Walikota Airin: Sekolah Jadi Rumah Siswa Tingkatkan Kompetensi

FOTO: Ekslusif Diskominfo Tangsel for indolinear.com
Jumat, 24 Januari 2020

Indolinear.com, Tangsel РWalikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany meresmikan Gedung Sekolah  Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Kota Tangerang Selatan berlokasi di Pondok Kacang Prima, Kecamatan Pondok Aren, Tangsel pada Kamis 23 Januari 2020.

Walikota Airin mengatakan, pembangunan gedung sekolah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, pembelajaran dan menjadi rumah bagi siswa yang aman, nyaman dan menyenangkan. Gedung ini diharapkan menjadi motivasi kepada peserta didik dan pengajar agar lebih baik lagi.

“Sukses tidaknya pelajar bukan hanya tugas guru namun juga orang tua murid. Kepada para orangtua siswa terima kasih telah hadir, sebenarnya kewajiban untuk mendidik anak adalah orang tuanya, sekolah hanya membantu dalam mendidik siswa,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel, Taryono, menjelaskan, pembangunan gedung SMPN 5 telah selasai. Sekolah tersebut memiliki 30 rombongan belajar, dilengkapi dengan masjid, ruang perpustakaan, ruang lab IPA, lab Komputer.

“Semoga dengan gedung yang megah tambah semangat teman – teman untuk bekerja lebih baik, lebih semangat, lebih kreatif dan inovatif, sehingga dapat mewujudkan generasi unggul yang cerdas, berkarakter, mandiri, dan adaptif,” ungkapnya.

Kepala Sekolah SMPN 5 Tangsel Muslih, mengucapkan terima kasih kepada Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany dan Direktur Pembinaan PAUD, SD dan SMP, Kementerian Pendidikan dan Nasional, Popy Puspitawati atas peresmian SMPN 5 ini.

“Dulu dari tahun 1984, sekolah ini selalu banjir, namun dengan dibangunnya sekolah ini, kami bersyukur, saat semua banjir sekolah ini tidak banjir, terima kasih kepada ibu wali atas pembangunan sekolah ini,” ungkapnya.

Sementara, Direktur Pembinaan PAUD, SD dan SMP, Kementerian Pendidikan dan Nasional, Popy Puspitawati menyampaikan empat hal kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan yakni pertama Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dimana kebijakan baru Tahun 2020, USBN akan diganti dengan ujian (asesmen) yang diselenggarakan hanya oleh sekolah.

“Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan,” katanya.

Guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa Anggaran USBN dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran.

Kedua Ujian Nasional, yakni tahun 2020, UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Tahun 2021, UN akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

“Dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS,” jelasnya.

Ketiga yakni Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dimana arah kebijakan baru untuk Format, Komponen Durasi, Penulisan, Guru diarahkan untuk mengikuti format RPP.

Guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP 3 komponen inti yakni tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen 1 halaman cukup.

Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri.

Keempat terkait Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Tujuan peraturan PPDB zonasi memberikan akses pendidikan berkualitas, mewujudkan Tripusat Pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat) dengan bersekolah di lingkungan tempat tinggal.

Untuk Pembagian zonasi yakni Jalur zonasi minimal 80%, Jalur prestasi maksimal 15%, Jalur perpindahan maksimal 5%, Peraturan terkait PPDB kurang mengakomodir perbedaan situasi daerah, belum terimplementasi dengan lancar di semua daerah belum disertai dengan pemerataan jumlah guru, membuat kebijakan PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Jalur zonasi minimal 50%, Jalur afirmasi minimal 15%, Jalur perpindahan maksimal 5%, Jalur prestasi sisanya 0-30%, disesuaikan dengan kondisi daerah.(ADV)

INDOLINEAR.TV