Vaksinasi Sukses, Dinas Pendidikan Kota Bekasi Mulai Memikirkan PTM 100 Persen

FOTO: wartakota.tribunnews.com/indolinear.com
Jumat, 31 Desember 2021
loading...

Indolinear.com, Jakarta – Pemerintah berencana untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah dapat dilakukan dengan kapasitas 100 persen atau penuh pada tahun 2022 mendatang.

Rencana PTM 100 persen ini, sesuai dengan SKB 4 menteri yang dikeluarkan pada 23 Desember 2021 beberapa waktu lalu. Dalam SKB itu dimungkinkan untuk melakukan PTM 100 dalam satuan pendidikan.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi, Inayatullah mengatakan jika melihat cakupan vaksinasi di Kota Bekasi baik itu siswa didik dan guru telah memenuhi salah satu ketentuan di SKB 4 Menteri itu.

“Kalo di kita untuk 100 persen (tatap muka) ya sudah siap. Insyaallah untuk tatap muka 100 persen, kita sudah siap aja,” kata Inayatullah, dilansir dari Wartakota.tribunnews.com (30/12/2021).

Kendati demikian, diungkapkan Inayatullah pihaknya masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, terkait SKB 4 Menteri yang telah dikeluarkan beberapa waktu lalu.

“Kita akan lihat keadaan perkembangannya, yang jelas itu kan di SKB saya belum jelas bacanya, karena nanti biasanya ada petujuk lagi dari Kemendikbud. Ada SE lagi atau apa yang baru,” katanya.

Menurut Inayatullah, jika saat ini cakupan vaksinasi anak usia 12-17 tahun di Kota Bekasi sudah mencapai diangka 98 persen, untuk guru dan tenaga pendidik pun juga sudah mencapai 99 persen, beberapa guru maupun siswa yang belum tervaksin beberapa diantaranya penderita komorbid ataupun penyintas.

“Terus yang sekarang 6-11 Tahun sudah berjalan, kemarin sudah hampir 50 persen, insyaAllah Desember ini sudah selesai lah 90 sampai 80 persen,” ujarnya.

Dinas Pendidikan Kota Bekasi pun juga menyambut baik dengan rencana PTM 100 Persen itu. Apalagi saat ini data Dapodik dari 1.326 TK/Paud, 660 SD, 302 SMP di Kota Bekasi sudah hampir seluruh melaksanakan PTM terbatas, artinya seluruh sekolah di Bekasi sudah siap apabila dilakukan PTM secara penuh.

“Jadi sekarang untuk PTM terbatas sudah hampir semuanya berjalan gitu,” ucapnya.

Berikut lima ketentuan yang diatur dalam

SKB 4 Meteri yang ditandatangani Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin; Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim; dan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas:

  1. Semua (100 persen) pendidik/guru dan tenaga kependidikan yang hadir di satuan pendidikan yang bersangkutan sudah divaksinasi lengkap 2 dosis.
  2. Anak didik di bawah 18 tahun tidak harus sudah divaksinasi lengkap, tetapi anak didik/mahasiswa berusia 18 tahun ke atas sudah harus 100 persen divaksinasi.
  3. Sedikitnya 70 persen Lansia di daerah di mana PTM terbatas dilaksanakan sudah divaksinasi lengkap 2 dosis.
  4. Sarana, prasarana, dan standar operasional prosedur (SOP) protokol kesehatan di satuan pendidikan yang bersangkutan harus tersedia dan diimplementasikan 100 persen.
  5. Surveilans perilaku kepatuhan protokol kesehatan dan surveilans kasus di satuan pendidikan, juga di masyarakat, harus dilaksanakan secara terus menerus.

Dinas Pendidikan Kota Bekasi juga berencana akan menerapkan pemasangan barcode aplikasi Peduli Lindungi di setiap sekolah-sekolah. Rencana ini dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

Inayatullah mengatakan, sejauh ini sudah ada beberapa sekolah yang menerapkan aplikasi Peduli Lindungi di sekolah-sekolah.

“Sebagian sudah melakukan pakai Peduli Lindungi,” katanya.

Dikatakan Inayatullah, saat semester II Sekolah, pihaknya berencana membuat regulasi atau aturan dalam bentuk surat edaran (SE) yang mewajibkan sekolah-sekolah dalam menerapkan aplikasi Peduli Lindungi.

“Kita harapkan semuanya, nanti kita buat relgulasinya. Jadi Januari nanti begitu masuk kita akan berikan surat edaran juga agar dilakukan semuanya,” katanya.

Sejauh ini, menurut Inayatullah baru 50 persen sekolah yang menerapkan aplikasi Peduli Lindungi itu. Kebanyakan sekolah sekolah swasta yang sudah menerapkan aturan tersebut. Oleh karena itu kedepan pihaknya bisa menerapkan di seluruh sekolah.

“Sudah hampir 50 persen, sudah dipasang termasuk di di Disdik ya. Banyak di swasta, itu hampir semuanya seperti Al Azhar, Tarakanita, victori, kalau negeri SD sebagian yang besar-besar,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu mengeluarkan surat edaran (SE) terkait Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi di area publik yang tercantum dalam Surat Edaran (SE) Nomor 440/7183/SJ.

Langkah itu dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 varian Omicron dan penegakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. (Uli)