Tanpa Pengawasan Parlemen Kekuasaan Pemerintah Akan Menjadi Mutlak

detikcom/indolinear.com
Sabtu, 11 November 2017
loading...

Indolinear.com, Wina – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjadi pembicara utama dalam Forum Parlemen Ke-7 di Markas PBB di Wina, Austria. Forum ini menjadi salah satu agenda dalam Konferensi Negara Pihak pada Konvensi PBB tentang Antikorupsi atau UNCAC (United Nations Conventions Against Corruption).

Dalam forum ini, hadir semua anggota parlemen dari organisasi Global Organization of Parliamentarians Against Corruptions (GOPAC). Sebagai presiden dari organisasi ini, Fadli menekankan tentang fungsi parlemen dalam upaya pemberantasan korupsi dalam sebuah sistem bernegara.

“Saya menegaskan bahwa pengawasan adalah salah satu tugas pokok anggota parlemen. Tanpa pengawasan parlemen, kekuasaan pemerintah akan menjadi mutlak,” kata Fadli di Vienna International Centre, Wina, Austria, Kamis (9/11/2017).

Mengacu pada Laporan Parlemen Global IPU 2017, Fadli mengatakan parlemen memiliki fungsi yang signifikan dalam pemantauan dan pengawasan badan pemerintah serta lembaga publik. Termasuk pengawasan pelaksanaan undang-undang, anggaran, dan kebijakan pemerintah.

Selain itu, menurutnya, penting bagi anggota parlemen untuk menjaga hak pengawasan, baik secara individu maupun kolektif, dalam sebuah lembaga parlemen.

Organisasi Parlemen Sedunia atau GOPAC, menurut Fadli, telah menunjukkan bahwa korupsi berkembang jika lembaga pemerintahannya lemah atau peran lembaga pengawas, seperti parlemen, dipinggirkan atau dirusak. Bahkan, berdasarkan data Transparency International, ditemukan bahwa dua pertiga parlemen gagal menjadi pengawas korupsi pertahanan. Sekitar 85% parlemen tidak memiliki pengawasan ketat terhadap kebijakan pertahanan.

“Untuk mengatasi persoalan tersebut, GOPAC percaya bahwa kapasitas anggota parlemen harus segera diperbaiki dan sistem pengawasan parlemen lebih diperkuat,” katanya.

Parlemen, lanjut Fadli, adalah lembaga politik yang anggotanya berasal dari berbagai aliran dan politik. Sebagai upaya pemberantasan korupsi dalam skala global, parlemen membutuhkan sebuah jaringan internasional yang nonpartisan.

Karena itu, dalam rangka pengembangan kapasitas anggota parlemen, menurut Fadli, GOPAC telah bekerja sama dengan sejumlah lembaga internasional, seperti PBN dan Bank Dunia. Terkait agenda Sustainable Development Goals (SDGs) jika ingin berhasil, menurutnya, GOPAC harus berpartisipasi memerangi korupsi.

“Parlemen dan anggota parlemen harus bisa memastikan bahwa setiap sen dana publik berhasil disampaikan kepada mereka yang berhak. Pengawasan oleh parlemen sungguh berarti banyak dalam mengurangi atau melemahkan peluang terjadinya korupsi,” katanya. (Uli)