Sudan Akhirnya Hapuskan Praktik Khitan Pada Kaum Perempuan

FOTO: tribunnews.com/indolinear.com
Rabu, 6 Mei 2020

Indolinear.com, Sudan – Sudan akhirnya menghapuskan praktik khitan pada perempuan yang sudah merupakan norma bahkan kewajiban selama berpuluh-puluh tahun di negara di Afrika Utara tersebut.

Langkah bersejarah itu diserukan sebagai kemenangan penting bagi para aktivis hak-hak perempuan.

Para aktivis perempuan telah lama mengutuk praktik berbahaya itu yang seringkali mengakar dalam budaya bangsa.

Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF menyambut undang-undang baru itu.

UNICEF juga berjanji akan membantu menegakkan amandemen dengan meningkatkan kesadaran di antara berbagai kelompok di seluruh lapisan masyarakat termasuk bidan, penyedia kesehatan, orang tua, dan pemuda.

Di Sudan, sunat perempuan dilakukan dengan berbagai macam alasan.

Sebagian besar masyarakat percaya, jika perempuan tidak disunat, ia tidak bisa menikah.

Jika seorang warga tahu ada tetangga perempuannya yang tidak disunat, maka ia akan menyebarkan gosip sehingga anak perempuan tersebut tidak ada yang mau menikahinya.

Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, sekitar 88 persen populasi wanita Sudan antara usia 15 dan 49 tahun telah dikhitan.

Namun kini di bawah undang-undang baru yang disetujui minggu lalu oleh pemerintah transisi Sudan, mereka yang terbukti bersalah melakukan sunat perempuan terancam hukuman penjara tiga tahun dan denda, dilansir dari Tribunnews.com (05/05/2020).

Organisasi Kesehatan Dunia mendefinisikan khitan perempuan, atau female genital mutilation (FGM) sebagai penghapusan sebagian atau total alat kelamin perempuan eksternal atau cedera lain pada organ genital perempuan untuk alasan non-medis.

Praktik ini pada dasarnya tidak memiliki manfaat kesehatan untuk perempuan.

FGM dapat menyebabkan perdarahan hebat dan masalah buang air kecil.

Khitan perempuan juga dapat mengakibatkan kista, infeksi, komplikasi dalam persalinan serta peningkatan risiko kematian bayi baru lahir.

“Prakteik ini bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hak perempuan, tapi juga berbahaya dan memiliki konsekuensi serius bagi kesehatan fisik dan mental anak perempuan,” kata Abdullah Fadil, perwakilan UNICEF di Sudan.

“Inilah sebabnya mengapa pemerintah dan masyarakat harus segera mengambil tindakan untuk mengakhiri praktik ini.”

Dalam pernyataan yang diberikan kepada CNN, Kementerian Luar Negeri Sudan mengungkapkan bahwa langkah itu jatuh di bawah komitmen pemerintah terhadap perjanjian hak asasi manusia internasional.

Pemerintah transisi Sudan baru berkuasa tahun lalu menyusul penggulingan diktator lama Omar Hassan al-Bashir.

“Tidak diragukan lagi peraturan baru ini akan berkontribusi dalam menyikapi salah satu praktik sosial paling berbahaya, yang merupakan pelanggaran terhadap perempuan dan kejahatan terhadap hak-hak perempuan,” kata Kementerian Luar Negeri Sudan dalam pernyataannya.

Kementerian Luar Negeri Sudan juga menyebut langkah itu sebagai sebuah kemajuan untuk mengakhiri tren dominan yang berakar.

Kementerian juga mempercayai kompetensi otoritas Sudan untuk melindungi dan menghormati wanita serta meningkatkan hak-hak wanita di tingkat umum, khususnya hak kesehatan dan sosial.

“Ini adalah langkah besar bagi Sudan dan pemerintah barunya. Afrika tidak dapat makmur jika mereka belum mengurus anak perempuan dan wanita dewasa,” kata Nimco Ali dari Five Foundation, sebuah organisasi yang mengkampanyekan penghapusan praktik khitan wanita secara global.

Salma Ismail, seorang juru bicara di Khartoum untuk UNICEF – mengungkapkan sentimen serupa.

Ia menyatakan bahwa amandemen baru ini akan membantu melindungi anak perempuan dari “praktik kejam” dan memungkinkan mereka untuk hidup bermartabat.

Penghapusan khitan perempuan ini juga membuat para ibu lega karena tidak harus mengkhitan anak perempuannya dan merasakan kesulitan yang sama dengan mereka.

Namun, para ahli percaya bahwa hukum saja tidak akan cukup untuk sepenuhnya memberantas FGM.

“Undang-undang baru yang melarang FGM harus disertai dengan keterlibatan masyarakat yang positif, peningkatan kesadaran akan bahaya praktik berbahaya ini, dan dukungan bagi perempuan dan anak perempuan yang telah dikhitan atau berisiko dikhitan,” ujar Faiza Jama Mohamed, Direktur Kantor Kesetaraan Afrika.

“Selain itu, pihak berwenang perlu mengumpulkan dan mengedarkan data yang andal, dan menyediakan dana yang memadai untuk menghapuskan praktik berbahaya ini untuk selamanya.”

“Undang-undang baru Sudan tentang FGM akan sangat bermanfaat bagi anak perempuan yang belum dikhitan.”

“Reinfibulasi juga harus dilarang untuk lindungi semua wanita dan anak perempuan yang sudah dikhitan.”¬† (Uli)

INFORMASIKAN PADA SAHABAT:

Berita Menarik Lainnya