RUU KUP Akan ditinjau Oleh Badan Musyawarah DPR RI

FOTO: kontan.co.id/indolinear.com
Minggu, 23 Mei 2021
loading...

Indolinear.com, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI Said Abdullah menyampaikan revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) telah diterima oleh Pimpinan DPR RI Puan Maharani sejak ditetapkan sebagai program legislasi nasional (Prolegnas) 2021 pada Maret lalu.

Said menjelaskan nantinya RUU KUP akan ditinjau oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI untuk menentukan penanggung jawab pembahasan. “Apakah dibahas di Komisi XI, panitia khusus (pansus), tunggu dulu putusan dari Bamus,” ujar Said, dilansir dari Kontan.co.id (22/05/2021).

Hanya saja, Said beranggapan seharusnya pemerintah mengajukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perrpu) atau omnibus law terkait reformasi perpajakan yang hendak dilakukan di tahun 2022.

Sebab, secara substansi RUU KUP mengandung banyak perundang-undangan seperti UU PPh, UU PPN, hingga UU Pengampunan Pajak. “Memang makanya barang kali yang benar menurut saya itu KUP sudah tidak pas lagi judulnya,” ujar Said.

Adapun sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Ailangga Hartarto mengatakan bahwa sederet reformasi perpajakan telah pemerintah ajukan ke DPR RI bersamaan dengan Surat Presiden (Surpes) dalam RUU KUP tersebut

“Terkait pajak ada pembahasan karena ini menjadi perubahan UU KUP kelima, secara global diatur dalam UU tersebut ada PPh termasuk tarif PPh OP, pengurangan tarif PPh badan, dan pajak pertambahan nilai (PPN) barang/jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM),” kata Menko saat Konferensi Pers. (Uli)