Revisi UU Pemilu Harus Memperkuat Afirmasi Perempuan Di Parlemen

FOTO: beritasatu.com/indolinear.com
Selasa, 30 Juni 2020
KONTEN MILIK PIHAK KETIGA. BERISI PRODUK BARANG, KESEHATAN DAN BERAGAM OBAT REPRODUKSI. MARI JADI PENGGUNA INTERNET SEHAT DAN CERDAS DENGAN MEMILAH INFORMASI SESUAI KATEGORI, USIA DAN KEPERLUAN.
loading...

Indolinear.com, Jakarta – Ketua Umum Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPPI), Dwi Septiawati Djafar meminta Komisi II DPR agar memasukan isu afirmasi perempuan di parlemen sebagai salah satu isu krusial dalam revisi Undang-undang (UU) Pemilu. Alasannya, saat ini jumlah anggota DPR dari unsur perempuan baru mencapai 20 persen.

“Jumlah politisi perempuan di parlemen masih 20 persen dari jumlah keseluruhan anggota DPR. Jauh dari angka ideal 30 persen,” kata Dewi dalam diskusi virtual tentang RUU Pemilu dan Keterwakilan Perempuan di Jakarta, dilansir dari Beritasatu.com (29/06/2020).

Dewi melihat afirmasi perempuan akan bertambah jika partai politik (Parpol) menempatkan perempuan pada nomor urut satu atau dua saat Pemilu. UU Pemilu harus mengatur hal itu supaya dijalankan oleh Parpol.

Jika kaum perempuan masih ditempatkan pada nomor urut terakhir, maka afirmasi perempuan dalam parlemen tidak akan naik signifikan. Terlebih, jika perempuan hanya pelengkap untuk memenuhi syarat minimal 30 persen kuota perempuan pada tiap daerah pemilihan (Dapil) maka peningkatan afirmasi tidak akan berubah.

“Padahal, keterwakilan perempuan dalam parlemen dapat meningkatkan pelibatan kaum perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan negara,” tegasnya.

Dewi juga meminta agar afirmasi keterwakilan perempuan bisa sampai DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sama seperti di parlemen pusat, keterwakilan perempuan di DPRD daerah juga harus dinyatakan tegas dalam UU Pemilu.

Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Mutaqin Pratama mengemukakan pada tiga pemilu terakhir, sebagian besar anggota DPR yang terpilih memperoleh nomor urut satu dalam daftar calon anggota legislatif. Sementara, nomor urut perempuan pada posisi caleg selalu ditempatkan pada nomor urut tiga dan enam.

“Hal ini terjadi karena untuk memenuhi ketentuan di antara tiga calon terdapat satu calon perempuan. Situasi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya angka keterwakilan perempuan,” jelas Mutaqin

Menurut Mutaqin, momentum revisi UU Pemilu bisa menata ulang desain kebijakan afirmasi dalam pencalonan perempuan. Salah satunya calon anggota legislatif perempuan ditempatkan pada nomor urut satu.

“Rendahnya keterwakilan perempuan juga disebabkan tingginya biaya kampanye. Akibatnya, yang lolos ke parlemen hanya mereka yang memiliki banyak modal. Revisi UU Pemilu harus bisa mengatur soal-soal ini,” tegas Mutaqin. (Uli)

INFORMASIKAN PADA SAHABAT: