Rangkaian Mobil Putih Prabowo Saat Menghadiri Rapat Kerja

FOTO: tribunnews.com/indolinear.com
Rabu, 13 November 2019

Indolinear.com, Jakarta – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senin (11/11/2019).

Prabowo mengggunakan mobil Alphard Putih dengan nomor polisi 1-00 dari Kemenhan dan tiba pukul 11.00 Wib di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kurang lebih terdapat enam rangkaian kendaraan Prabowo di luar motor Patwal saat tiba di Kompleks Parlemen.

Menariknya semua kendaraan yang mayoritas berjenis SUV tersebut berwarna putih.

Mobil-mobil tersebut ditumpangi ajudan dan pengawal Prabowo.

Hal itu berbeda dengan kendaraan yang ditumpangi sejumlah pejabat Kemenhan yang mendampingi Prabowo saat Raker dengan Komisi I.

Mereka menggunakan mobil sedan dan SUV hitam dengan nomor kendaraan dari Kemenhan.

Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa Prabowo masih menggunakan mobil Alphard dan bukannya mobil dinas dari negara berjenis Toyota Crown 2.5 HV G Executive Hybrid karena merasa nyaman.

Selain itu, warna putih kendaraan dipilih karena merupakan warna kesukaan Prabowo.

“Ya kalau putih karena warna kesukaan beliau (Prabowo),” kata Dahnil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir dari Tribunnews.com (12/11/2019).

Begitu tiba, Prabowo langsung menuju Ruang Komisi I DPR di Gedung Nusantara II.

Prabowo yang mengenakan kemeja putih dengan jas hitam itu didampingi Wakil Menhan Wahyu Sakti Trenggono.

Dalam rapat kerja Prabowo memaparkan sejumlah rencana program kementerian pertahanan.

Rapat sempat diwarnai perdebatan, ketika Prabowo tidak mau membeberkan rinci proyeksi anggaran Kementerian Pertahanan yang mencapai Rp 131 triliun karena alasan rahasia negara.

“Terbuka kepada komisi I, kami tidak terbuka kepada umum,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, apabila hanya jumlah anggarannya saja ia siap membeberkannya.

Namun, untuk proyeksi anggaran serta rencana strategi pertahanan ia menolaknya.

Menurut Prabowo bila membahas rencana pertahanan maka akan berkaitan dengan anggaran.

“Kan kita sudah tahu anggarannya, 131 triliun, komponennya juga sudah tahu. Kalau diminta saya siap.Tapi kalau saya merasa ditekan untuk terlalu terbuka, saya tidak akan lakukan. Saya bertanggung jawab kepada presiden RI. Kami bersedia bicara kepada saudara-saudara, apa saja secara tertutup saya bersedia. Mohon maaf saya tidak akan mau bicara terlalu terbuka,” katanya.

Selain masalah anggaran, Prabowo juga memaparkan soal rencana melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam melatih komponen cadangan militer.

Untuk diketahui Komcad akan dibentuk untuk membantu TNI dalam menghadapi ancaman militer.

Adanya Komcad berdasarkan Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) yang disahkan DPR periode lalu.

“Kemudian pertahanan non militer, yaitu ada unsur-unsur lain, ini tentunya akan banyak peran dari kementerian dan lembaga di luar pertahanan, sebagai contoh kita harus kerja sama dengan kementerian pendidikan untuk menyusun komponen cadangan,” kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan sekolah sekolah baik itu SMA maupun universitas nantinya akan melatih perwira-perwira Komcad.

Hal itu kata Prabowo seperti yang dilakukan Amerika Serikat.

“Sebagai contoh, kalau kita lihat di negara amerika, sumber perwira itu mereka dapatkan dari akademi militer, mungkin 20 persen, 80 persen adalah perwira cadangan dari universitas-universitas,” katanya.

Sejumlah anggota Komisi I menyampaikan sejumlah saran dan pertanyaan kepada Prabowo.

Salah satunya anggota Komisi I dari PKS, Syaifullah Tamliha yang menyarankan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk meminta tambahan anggaran pertahanan kepada Presiden Joko widodo.

Karena menurutnya, secara tidak langsung presiden Jokowi merupakan pemilik anggaran.

“Nah di sini politik anggaran, pak menteri. Kalau bapak ingin anggaran lebih besar, bapak ke tempat Pak Jokowi, dia pemilik anggaran, Menkeu hanyalah tukang bayar, dan tukang utang,” kata Tamliha.

Menurut Tamliha, Komisi 1 tidak bisa menambah anggaran puluhan triliun. Komisi I, hanya bisa menambah 3-5 triliun.

“Kalau bapak mau lebih puluhan triliun bapak ke presiden sebagai pemilik anggaran,” katanya.

Secara keseluruhan Prabowo mengaku sangat puas dengan rapat kerja dengan Komisi I.

Menurutnya DPR memberikan perhatian khusus kepada masalah pertahanan Indonesia. Bersama Komisi I, Kemenhan telah melakukan pembahasan mendalam soal postur anggaran pertahanan, potensi ancaman, serta industri pertahanan.

“Yang kemudian akan kita rumuskan bersama dengan lembaga lembaga lain pemerintah, sebagai contoh dengan BIN dengan BAIS, kepolisian negara, dengan kementrian luar negeri kita juga membahas secara mendalam tentang industri pertahanan, kita bisa mandiri di bidang pertahanan, kita sangat optimis,” katanya.

Prabowo berencana mempersentasikan rencana program pertahanan yang akan disusunya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Januari 2020.

“Jadi kita akan segera dalam bulan Desember ini, untuk sedapatnya kita rumuskan kita mutakhirkan doktrin pertahanan kita, strategi pertahanan kita, dan konsepsi penyelenggaran gelar pertahanan kita dan pada saatnya nanti bulan Januari tentunya kita akan mempresentasikan kepada presiden,” ujar Prabowo.

Sebelum mempersentasikan rencana program pertahanan kepada presiden Jokowi.

Kementerian Pertahan akan terlebih dahulu mengundang Komisi I ikut dalam kegiatan Kemenhan.

Masukan dari Komisi I, serta lembaga negara lainnya di bidang keamanan akan dipadukan dalam rumusan strategi pertahanan Indonesia.

“Jadi saya kira ini satu awal kerjasama yang baik. Jadi saya sangat berterima kasih kepda Komisi I saya juga puas dan saya juga akan mengundang komisi I untuk ikut serta dalam kegiatan Kemenhan, di bulan bulan yang akan datang,” kata Prabowo. (Uli)

INDOLINEAR.TV