Ramai di Media, Bank Banten Akhirnya Serahkan Dana Perusahaan Koran Linear

Foto: Bank Banten Cabang Tangerang Selatan/indolinear.com
Rabu, 20 Mei 2020

Indolinear.com, Tangerang Selatan – Bank Banten cabang Tangsel yang beralamat di Jalan Raya Ciater, Serpong akhirnya mencairkan dana milik Koran Linear (Linear Media Grup) yang tersimpan dalam Giro PT Linear Media Utama. Bank Banten beralasan bahwa pihaknya mendahulukan dana nasabah pensiunan.

Rilis berisi klarifikasi yang diterima redaksi indolinear.com (Linear Media Grup) dari Bank Banten menyebut, PT Bank Pembangunan Daerah Banten berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi pensiunan sebagai bagian untuk mengelola pensiunan di Tanah Air. Pimpinan Cabang Bank Banten Tangerang Selatan Muh Muis Suhaeri menegaskan, layanan terbaik itu diberikan untuk menjalankan tugas dari pemerintah sebagai bank yang mengelola pensiunan. Para pensiunan di layani spesial mengambil uang THR di Bank Banten yang dimulai dari tanggal 14 Mei 2020.

“Layanan terbaik itu tujuannya supaya pensiunan mendapatkan layanan paling bagus, kemudian mereka diberikan tempat terbaik untuk pembayaran,” paparnya dalam rilis yang diterima (20/5/2020).

Komisaris Koran Linear, K.H Arifin mengaku sudah tidak mempermasalahkan proses yang terkesan mempersulit pihaknya saat hendak melakukan pengambilan dana. Apalagi setelah berita beredar luas, Bank Banten langsung menghubungi pihaknya untuk proses pencairan di hari yang sama.

“Program pencairan dana pensiun itu bagus. Tapi bukan membatasi nasabah umum untuk mencairkan dana. Kan bisa, teller nya ditambah. Empat teller untuk para pensiunan. Satu atau dua teller untuk nasabah umum. Kita ini sudah akan masuk dalam tatanan hidup new normal. Jangan lagi pakai konsep berfikir, kalau bisa dipersulit untuk apa dipermudah,” ujarnya.

Kalaupun alasannya karena kekurangan pasokan uang tunai atau ada pembatasan pengeluaran kas perusahaan Bank Banten, harusnya manajemen Bank Banten bekerja ekstra keras untuk menyediakan dana. Bukan melakukan pembatasan.

Kalau boleh memberi analogi kata K.H Arifin, ada tiga bayi yang butuh susu. Karena susu tersisa satu botol maka yang dianggap berhak untuk meminum susu adalah bayi yang paling rentan. Dua bayi dibiarkan sampai meraung raung sejadinya. Kan salah nalarnya kalau begitu. Harusnya si orang tua bayi minta tolong ketetangga kiri kanan rumah. Tawarkan jasa cuci baju, bersihkan rumah atau apapun lah selama halal untuk mendapatkan uang agar tiga bayinya mendapatkan susu. Begitu juga Bank Banten, manajemen harus mencari opsi pengadaan dana untuk pengembalian uang nasabah tanpa merepotkan dan mengabaikan hak.

“Bank Banten itu benda mati seperti sebongkah batu. Kalau batu digunakan melukai seseorang, maka yang salah bukan batunya, tapi person yang menggunakan batu untuk melukai. Begitu juga Bank Banten, harus dilakukan pembenahan ditataran top level management untuk memperbaiki kinerja karena kesalahan bukan di Bank Banten tapi manajemen,” papar K.H Arifin sembari berharap Bank Banten dapat dipertahankan sebagai ikon lembaga keuangan masyarakat Banten.

Pengamat Kebijakan Publik Miftahul Adib: DPRD Banten Harus Gunakan Hak Interpelasi

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Miftahul Adib menyebut sengkarut permasalahan Bank Banten harus diselesaikan secara tuntas. Penggunaan hak interpelasi DPRD Banten untuk meminta penjelasan masalah yang menimpa Bank Banten kepada Gubernur Banten, adalah cara yang dianggap tepat.

“Polemik Bank Banten sampai saat ini menurut saya banyak memberikan kerugian,” ujar Adib yang juga Dosen  Fisip Universitas Syekh Yusuf (Unis) Tangerang ini.

Suka atau tidak kata Adib, ketika Gubernur Banten memindahkan RKUD Pemprov dari Bank Banten ke Bank Jabar-Banten (BJB) harusnya sudah ditimbang-timbang terkait opsi penyelamatan. Dalam hal ini prioritas penyelamatan ditujukan untuk kepentingan para nasabah.

“Saat ini terbukti nasabah ingin mengambil dana di Bank Banten, tidak ada. Lalu siapa yang harus disalahkan. Jadi pemindahan RKUD itu terkesan tergesa-gesa dan ini yang saya sebut kurang cerdas,” tegasnya.

Atas itu Adib mendorong agar DPRD Provinsi Banten menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan Gubernur Banten soal sengkarut di Bank Banten. Diantaranya masalah pemindahan RKUD, uji kelayakan merger Bank Banten ke BJB yang terkesan tergesa gesa dan termasuk juga dijelaskan mengenai pengawasan kinerja Bank Banten harus melalui Banten Global Development (BGD).(RLS PT Bank Pembangunan Daerah Banten/red/tim indolinear.com-koran linear)

INFORMASIKAN PADA SAHABAT:

Berita Menarik Lainnya