PPDB Tangsel Siap Dilaksanakan 25 Juni

FOTO: Eksklusif Diskominfo Tangsel for indolinear.com

Indolinear.com, Tangsel – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP di Tangsel akan dimulai pada 25 Juni mendatang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Tangsel pun sudah menggelar beberapa kali rapat persiapan baik itu dengan Walikota Tangsel, Wakil Wali Kota Tangsel, Dinas Kominfo Tangsel dan dinas terkait lainnya.

Dindikbud Tangsel pun, akan mengevaluasi kesalahan PPDB pada tahun lalu. Dan sudah menyiapkan uji coba PPDB atau simulasi yang akan dilaksanakan pada akhir bulan Mei dan minggu kedua di bulan Juni.

“Kami sedang mempertajam regulasi dan berkoordinasi dengan Kominfo Tangsel untuk sinkronisasi data, yang kemudian nanti akan dipersiapakan simulasi PPDB sebanyak dua kali pada akhir bulan Mei dan minggu kedua bulan Juni. Dari simulasi itu, kita akan perbaiki kesalahan yang muncul,” terang Taryono.

Pada Jumat, 17 Mei 2019 bertempat di Lantai 3A Gedung 3  Balai Kota Tangsel akan dilaksanakan sosialisasi PPDB kepada Kepala Sekolah SMPN, Kepala Sekolah SD, Dewan Pendidikan, PGRI, BPMS, dan Komisi II.

Perlu diketahui, akan ada sekitar 23 ribu siswa lulusan Sekolah Dasar (SD) di Tangsel akan melanjutkan ke jenjang SMP. Dengan adanya simulasi tersebut diharapkan PPDB bisa berjalan dengan lancar.

“Ya disimulasi PPDB nanti, semua peserta untuk mendaftar waktu bersamaan, menguji sistemnya. Sejauh ini, Kominfo sudah menyiapkan server spesifikasinya dengan baik. Saya harap PPDB berjalan dengan baik dan tidak ada kendala dengan sistem,” ucapnya.

“Terakhir kami rapat yang dipimpin Ibu Wali Kota, beliau berpesan agar PPDB dilaksanakan dengan lancar dan kondusif. Ikuti aturan dan ketentuan,” tambah Taryono.

Selain itu, Dindikbud Tangsel juga akan berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) guna memeriksa data para peserta PPDB. Apakah sudah terdaftar dalam sistem Dukcapil Tangsel atau belum terdaftar.

“Koordinasi dengan Dukcapil agar memastikan datanya memenuhi persyaratan untuk bisa masuk kedalam sistem. Karena untuk masuk ke dalam sistem PPDB nanti harus memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan),” ungkapnya.

Nantinya, pelaksanaan PPDB di Tangsel akan menggunakan sistem zonasi sesuai dengan regulasi dari Permendikbud no 51 tahun 2018.

Tetapi ada empat faktor penilaian kriteria bagi para peserta PPDB yang sudah disiapkan oleh Dindikbud Tangsel sesuai dengan Perwal no 2 tahun 2019 mengenai PPDB.

“Dari Perwal tersebut ada beberapa poin, pertama prosesi pendaftaran sampai dengan pengumuman ada di sekolah SMP Negeri. Dan, yang menentukan berdasarkan rapat guru mereka,” ucap Taryono.

Kedua PPDB berdasarkan jarak dengan mempertimbangkn nilai hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional.

“Jadi empat faktor pernilaiannya itu 30 persen berdasarkan jarak, 50 persen berdasarkan nilai USBN, 10 persen untuk siswa berprestasi dan

10 persen untuk zonasi luar atau perpidahan orangtua,” jelasnya.

Menurut Taryono, dengan persentase jarak yang hanya 30 persen diharapkan bisa membuat pelaksanaan PPDB berjalan dengan lancar dibandingkan dengan tahun lalu. Perlu diketahui, nilai persentase jarak tahun lalu yakni sebesar 90 persen.

“Untuk zonasi berbasis pada kelurahan, tidak seperti tahun kemarin. Kami akan mempertimbangkan hasil ujian, jadi dicampur dengan jarak. Yang dikeluhkan tanun kemarin, kan anak berprestasi kalah dengan anak yang jaraknya dekat sekolah. Semoga bisa berjalan lancar,” ungkap Taryono.

Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, PPDB nanti yang menggunakan sistem online sudah ditetapkan per kelurahan. Berbeda dengan tahun lalu, yang ditentukan dengan jarak rumah.

“Sudah kita bahas sistem zonasi yang diarahkan dari Kementerian, bahwa zonasi PPDB di Tangsel diatur pembagian per kelurahan. Dulu kan dari jarak rumah, sekarang 22 SMP di Tangsel ini mengcover 54 kelurahan,” tutur Benyamin.

Dengan begitu, Benyamin tidak ingin ada kasus siswa yang terpental atau ditolak sekolah dikarenakan sistem yang ada.

“Kalau dulu kelurahan diatur jarak rumah. Jangan sampai kasus di Rawa Buntu terjadi lagi, jarak rumah dengan sekolah dekat tapi berbeda kelurahan jadi tidak masuk,” ucapnya.

Menurutnya, dengan pembagian per kelurahan ini satu SMP di Tangsel bisa mengcover dua sampai lima kelurahan. Namun, di akui oleh Benyamin bahwa akan ada kesenjangan karena jumlah SD yang terlalu banyak dibandingkan jumlah SMP.

“Jadi nanti pembagiannya rata, satu SMP bisa mengcover dua atau tiga sampai lima kelurahan. 22 SMP dibagi 54 kelurahan itu relatif sama. Tapi bagaimanapun tetap ada kesenjangan, karena jumlah SD sebanyak 152 yang akan luluskan kelas 6, dibagi dengan 22 SMP itu ada kesenjangan,” papar pria yang akrab disapa Bang Ben ini.

Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Tangsel pun, akan menjembatani para siswa yang tidak tertampung di SMP Negeri ke SMP Swasta.

“Sudah dikomunikasikan dengan kepala SMP swasta, kalau tidak menampung karena kuota di SMP Negeri telah terpenuhi, bisa dikomunikasikan ke sekolah swasta. Kita harapkan bisa menjembatani,” katanya.

Diketahui sebanyak 188 sekolah yang terdiri dari 23 SMP Negeri dan 165 SMP Swasta terdapat di Tangsel.

Sementara, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan bahwa dirinya sudah menandatangani Perwal dan Kepwal PPDB. Tinggal dilakukan sosialisasi dan sistem sudah beberapakali uji coba.

“Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Tetapi tetap kembali ada kuota yang sedikit dari jumlah yang lulus. Sehingga masih sangat belum berimbang. Pengalaman evaluasi dan permintaan dari swasta agar segera diselesaikan sehingga ada alternatif pilihan bagi masyarakat sekolah di swasta.

Untuk persyaratan PPDB dan lainnya dapat diakses di web www.ppdb.tangerangselatankota.go.id.(ADV)

Informasi seputar kegiatan Pemerintah Kota Tangsel lainnya silakan klik: https://tangerangselatankota.go.id.