Polisi Menyekat Warga Bekasi Ke Jakarta Di PPKM Darurat, Kecuali Ojol

FOTO: detik.com/indolinear.com
Senin, 5 Juli 2021
loading...

Indolinear.com, Jakarta – Kebijakan menyekat warga untuk masuk ke Jakarta selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat diterapkan sejak tengah malam tadi di wilayah perbatasan. Di Kabupaten Bekasi sendiri, polisi menyiapkan dua titik penyekatan.

“Jadi kita bikin pertama untuk penyekatan di batas kota, kita sekat di Jl Diponegoro di daerah Tambun Selatan, itu perbatasan Bekasi Kota dan Kabupaten. Kemudian di pos batas provinsi kami siapkan check point di Jalan Raya Pantura Kedungwaringin,” kata Kasat Lantas Polres Metro Bekasi AKBP Argo Wiyono saat dihubungi, dilansir dari Detik.com (04/07/2021).

Dua titik itu nantinya akan dijaga 24 jam oleh petugas di lapangan. Petugas hanya akan mengizinkan warga yang masuk dalam sektor esensial dan kritikal yang boleh melakukan mobilitas.

Meski begitu, polisi juga melakukan sejumlah diskresi selama penerapan PPKM darurat berlangsung. Diskresi itu salah satunya bagi warga yang punya keperluan mendadak.

“Yang pasti kalau urgensi mereka sakit, perlu ke rumah sakit, beli obat, kita kasih diskresi ya,” ujar Argo.

Selain itu, dia menyebut sopir ojek online (ojol) pun masih bisa melakukan mobilitas dan diizinkan melewati perbatasan di titik penyekatan.

“Kan sekarang ini banyak orang disarankan di rumah. Nah, untuk mobilitas sendiri, kalau tidak ada ojol, kan susah. Jadi beli makanan dan sebagainya ya. Jadi kalau sifatnya untuk memenuhi kebutuhan warga yang isoman, kita perbolehkan,” terang Argo.

Sejak tengah malam diterapkannya PPKM darurat, Argo menyebut masih banyak warga yang saat ini belum mengetahui aturan tersebut. Untuk itu, dia menyebut pihaknya masih melakukan sosialisasi di lapangan sebelum nantinya adanya penerapan sanksi yang juga bisa diberikan.

“Jadi rata-rata masih belum tahu ya setiap kita berhentikan bilangnya ada apa, ada apa, Pak. Satu sampai tiga hari ini kita masih preventif saja, kita berikan imbauan, kita kasih tahu karena masih banyak masyarakat yang belum tahu,” ujarnya.

“Sanksinya dari Satgas atau pemda. Kalau polisi, jaga mobilitas warganya aja,” pungkas Argo. (Uli)