Pengelola Bus Transpatriot Bekasi Mengganti Status Badan Usaha Jadi Perseroan Daerah

FOTO: wartakota.tribunnews.com/indolinear.com
Rabu, 24 Maret 2021
loading...

Indolinear.com, Bekasi – Setelah secara resmi menutup koridor 2 dan 3 Bus Transpatriot, Perusahaan umum daerah (Perumda) Mitra Patriot (PDMP) mengumumkan penggantian status badan usaha menjadi perseroan daerah (Perseroda) Mitra Patriot.

Kabid Hukum dan Humas Perseroda Mitra Patriot (PDMP) Iqbal Daud menjelaskan proses penggantian badan hukum akan berdampak pada dihentikannya sementara operasional koridor 1 yang masih tersisa.

“Koridor 1 yang subsidi dari Pemkot Bekasi, jurusan Harapan Indah – Terminal Bekasi untuk sementara dihentikan terhitung hari ini. Karena berkaitan penggantian badan usaha,” ucap Iqbal saat dikonfirmasi, dilansir dari Wartakota.tribunnews.com (23/03/2021).

Bergantinya status badan usaha diharapkan bisa menunjang performa Bus Transpatriot yang selama ini batuk-batuk lantaran keterbatasan subsidi dari Pemkot Bekasi.

Terlebih lagi, status BUMD yang nantinya akan melekat menyebabkan pihaknya bisa lebih leluasa dalam menarik keuntungan sehingga keberlangsungan operasional Bus Transpatriot lebih terjamin.

“Supaya performanya lebih profesional, tidak tergantung pada subsidi. Sehingga lebih profesional dalam mencari potensi pendapatan keuntungan untuk BUMD, karena tugas BUMD kan memang mencari keuntungan,” tuturnya.

Selanjutnya, pihaknya akan menggelar rapat yang akan dihadiri oleh pemangku kepentingan seperti pimpinan daerah, DPRD, Dinas Perhubungan dan DPRD, untuk menyusun regulasi yang harus direvisi.

“Tahap perubahan, tahap revisi dan aturan lagi menunggu perwal agar legitimasi perda 14 nomor 2020 dapat berjalan dengan baik,” ujar Iqbal.

Ia menambahkan proses tersebut diupayakan bisa segera dilaksanakan agar Bus Transpatrior koridor 1 kembali beroperasi untuk melayani masyarakat atas kebutuhan transportasi umum di Kota Bekasi.

“Enggak akam sampai berbulan-bulan. saya kan selaku Kabid Hukum tentunya meminta pihak-pihak yang berkaitan dengan regulasi dan legalitas ini segera melakukan sebuah langkah-langkah inisiatif yang cepat. Karena ini berkaitan dengan pelayanan,” ungkapnya.

Saat ini, status saham PDMP sebagai Perumda dimiliki seutuhnya oleh Pemkot Bekasi.

Oleh sebab itu, operasional koridior 1 mendapatkan subsidi, meski koridor 2 dan 3 operasionalnya telah berhenti lantaran tak mendapatkan bantuan.

Ketika proses perubahan status badan hukum selesai, sebagian saham PDMP nantinya bisa dimiliki oleh pihak lain dengan persentase maksimal 49 persen.

“Nantinya dapat dimiliki pihak lain, dengan ketentuan 50 plus 1 persen tetap milik pemerintah kota, sisanya dapat dimiliki masyarakat, pihak swasta atau pihak ketiga. Sehingga secara administrasi terjadi perubahan administrasi,” katanya.

Perubahan status badan usaha juga menyebabkan PDMP kekosongan dua jabatan penting. Hingga prosesnya selesai, jabatan tersebut akan diisi oleh seorang Plt. (Uli)

INFORMASIKAN PADA SAHABAT: