Pengamat Mendukung Kenaikan Ambang Batas Parlemen: Sederhanakan Jumlah Parpol

FOTO: detik.com/indolinear.com
Sabtu, 13 Juni 2020
loading...

Indolinear.com, Jakarta – DPR RI tengah membahas revisi UU Pemilu yang salah satu poin wacananya adalah meningkatkan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Pengamat politik Hendri Satrio (Hensat) menilai kenaikan ambang batas parlemen akan menyederhanakan jumlah partai politik di DPR.

“Kalau parliamentary threshold itu saya setuju banget walaupun 7 persen itu ketinggian. Walaupun mereka akan bahas, tapi tebakan saya sih, paling kalau mau naik 4,5 atau 5 persen itu sudah luar biasa banget,” ujar Hensat saat dihubungi, dilansir dari Detik.com (12/06/2020).

Hensat menilai, jika partai politik berkurang, aspirasi rakyat lebih diserap. Dengan begitu, sebut dia, potensi aspirasi masyarakat menjadi kebijakan lebih besar.

“Kalau penyederhanaan partai ini bagus juga, jadi lebih efektif, lebih efisien rakyat yang diwakili. Dengan lebih efektif dan lebih efisiensi, aspirasi masyarakat lebih terdengar oleh DPR, dan DPR diharapkan akan lebih mampu menyalurkan ekspresi dan aspirasi masyarakat itu nantinya dalam bentuk kebijakan,” paparnya.

Hensat beranggapan banyak partai politik akan banyak kepentingan. Dia menilai wacana menaikkan ambang batas parlemen itu harus didukung.

“Kalau sekarang kebanyakan tuh, banyak partai banyak kepentingan juga soalnya. Jadi, ya, menurut saya, ini hal yang positif yang harusnya bisa didukung,” sebut Hensat.

Hensat juga menganalisis hasil Pemilu 2019. Dia kemudian mengusulkan ambang batas parlemen naik hingga 10 persen.

“Kalau dilihat hasil Pemilu 2019, maka dengan 7 persen hanya akan meloloskan 7 parpol ke Senayan. Di 2020, Demokrat paling kecil perolehan suaranya, 7 persenan, walaupun dapat kursi lebih banyak dibanding PKS yang dapat 8 persenan suara. Kalau ditanya efektif atau tidak, ya, belum, baru berkurang 2 parpol aja. Mestinya malah 8-10 persen,” katanya.

Meski demikian, Hendri berharap ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dihapuskan. Sebab, menurutnya, aturan ini akan membatasi jumlah calon presiden.

“Tapi kalau presidential threshold itu harusnya dihapuskan. Ambang batas presiden itu justru membatasi kita memiliki pilihan terhadap calon pemimpin kita ke depannya. Buntutnya, ya, udah jelek tuh, kita mengalami hal yang nggak bagus sampai sekarang belum selesai residunya 2014-2019 pada saat kita hanya punya 2 calon presiden,” papar Hensat.

“Jadi, kalau parliamentary threshold terusin, tapi kalau presidential threshold harus dihilangkan. Satu lagi buat parliamentary threshold ini juga diterapkan di DPRD, disamakan saja DPRD dan DPR,” imbuhnya.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI akan merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Beberapa hal yang akan dikaji adalah soal angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dari yang saat ini 4% dinaikkan menjadi 7%.

Kita mau revisi UU Pemilu. Draf naskah akademi RUU Pemilu-nya lagi kita sempurnakan,” ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa dalam perbincangan, Rabu (10/6).

Menurut Saan, ada beberapa alternatif besaran angka ambang batas parlemen yang diajukan dalam draf. Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah batas suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk ikut dalam penentuan perolehan kursi di DPR.

“Kalau di draf-draf itu kita ada 3 alternatif ya. Alternatif pertama ada yang 7% dan berlaku nasional. Alternatif kedua, 5% berlaku berjenjang, jadi (DPR) RI 5%, (DPRD) Provinsi-nya 4%, Kabupaten/Kota 3%. Alternatif ketiga tetap 4% tapi provinsi dan kabupaten/kota 0% seperti sekarang,” jelas Saan. (Uli)

INFORMASIKAN PADA SAHABAT: