Pengamat: 5G Butuh Lebar Pita 100 MHz Agar Lebih Optimal

FOTO: merdeka.com/indolinear.com
Senin, 18 Oktober 2021
loading...

Indolinear.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan, perkembangan industri telekomunikasi dalam satu dekade terakhir sesungguhnya dalam kondisi tidak sehat dan memprihatinkan.

Secara bisnis, banyak operator dalam kondisi berdarah-darah. Kalaupun dalam beberapa tahun terakhir ada operator yang berubah dari kondisi rugi ke laba, maka itu terjadi karena operator telekomunikasi menjual asetnya yakni menara telekomunikasi, data center dan mengubah teknologi yang tadinya dimiliki menjadi manage service.

“Selama ini memang tidak sehat. Transformasi harus dilakukan. Salah satunya adalah dengan konsolidasi. Pilihannya, konsolidasi untuk bertahan hidup dan kemudian maju bersama, atau mati,” kata Heru, dilansir dari Merdeka.com (17/10/2021).

Dilanjutkannya, industri ini hanya cukup pasarnya bila dilakukan oleh 3-4 operator telekomunikasi saja. Mengenai frekuensi hasil penggabungan operator, Heru melihat bahwa UU Cipta Kerja telah mengatur hal itu secara jelas bahwa dimungkinkan frekuensi untuk digunakan secara bersama antar operator atau bahkan dialihkan dari satu operator ke operator lainnya.

“Aturan pelaksanaannya pun sudah jelas ada dalam PP No.46/2021. Sehingga, saya yakin bahwa Menteri Kominfo akan menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan tersebut dan tentunya akan membuat industri ini menjadi lebih sehat dan mendorong operator telekomunikasi lain melakukan konsolidasi,” jelas dia.

Ditambahkannya, di era adopsi 5G, operator telekomunikasi membutuhkan 100 MHz agar dapat memberikan layanan 5G secara optimal. Agar optimal kecepatannya, minimal dibutuhkan lebar pita 100 MHz.

“Sehingga, kalau operator berusaha mengumpulkan frekuensi hingga 100 MHz baiknya jangan diganggu karena ujungnya adalah bagaimana memberikan layanan optimal pada masyarakat. Apalagi kecepatan internet kita kan memang masih kurang bagus di kawasan Asia Tenggara dimana di bawah Singapura, Malaysia, Thailand dan Viet Nam. Dan pemerintah memiliki tanggung jawab menyediakan frekuensi sebagai jalan tol langit agar internet Indonesia makan meningkat dan tidak kian tertinggal di antara negara-negara di kawasan,” jelas dia. (Uli)