Pemkot Tangsel Berikan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif PBB

FOTO: Eksklusif Diskominfo Tangsel for indolinear.com
Selasa, 11 Februari 2020

Indolinear.com, Tangsel – Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif PBB. Program ini berlaku sejak 2 Januari 2020 sampai dengan 30 April 2020 mendatang.

Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan, pajak merupakan kewajiban setiap warga Indonesia untuk mendukung pemerintah dalam melakukan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat agar lebih maksimal.

“Jadi, pajak yang dibayarkan akan kembali berupa pembangunan dan penataan Kota Tangsel. Kami harap warga menggunakan program penghapusan denda ini secara optimal,” ucap Airin.

Wakil Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie juga menekankan pentingnya masyarakat untuk taat dalam membayar pajak. Mengingat pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

Benyamin berharap, masyarakat Tangsel menjadi sadar pajak yang taat dan menjadi contoh bagi masyarakat di kota lainnya. Apalagi banyak fasilitas atau program yang dibuat Pemerintah Kota Tangsel dengan tujuan memudahkan warga Tangsel dalam pembayaran pajak.

“Kami menantikan kesadaran masyarakat untuk kedepannya menjadi wajib pajak yang taat dan menjadi contoh masyarakat yang lainnya,” ujar Benyamin.

Kepala Bapenda Kota Tangsel Taher Rachmadi menjelaskan, PBB merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang menempati urutan kedua terbesar penyumbang Pendapatan Pajak Daerah setelah pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Menurutnya, saat ini tingkat kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar PBB di Kota Tangsel semakin baik.

Taher juga menyebut, ada beragam inovasi yang diciptakan untuk memudahkan warga membayar PBB. Seperti, aplikasi ETA (Easy To Access), yaitu layanan digital yang membuat masyarakat dalam memperoleh informasi tagihan dengan mudah, cepat, dan efisien. Diharapkan kemudahan ini dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.

Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah I Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangsel Indri Sari Yuniandri menjelaskan program yang dilaksanakan oleh Pemkot berkaitan dengan kemudahan pembayaran PBB. Salah satunya adalah program keringanan berupa penghapusan denda dan pengurangan denda bagi penunggak pajak.

“Tahun ini program keringanan bagi Wajib Pajak (WP) yang menunggak pajak akan kembali diadakan. Penghapusan denda dan pengurangan denda ini tentu ada syaratnya,” ungkap Indri.

Dengan adanya aturan ini, wajib pajak yang akan mendapatkan pengurangan sanksi administratif dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan. Terdapat 3 syarat dan ketentuan yang  ditawarkan oleh Pemkot Tangsel. Pertama, pengurangan sanksi administratif PBB-P2 diberikan pada wajib pajak untuk pajak yang terutag tahun 2014 sampai dengan 2019. Kedua, penghapusan sanksi administratif 100% PBB-P2 diberikan pada wajib pajak untuk pajak yang terutang sebelum tahun pajak 2014. Ketiga, wajib pajak akan mendapatkan penghapusan sanksi administratif (100%) jika telah membayar pajak terutang dari tahun pajak 2014 sampai dengan tahun 2019.

Sedangkan untuk pengurangan pajak berlaku bagi penunggak pajak di tahun 2014 sampai 2019. Jika membayar tunggakan di bulan Januari hingga Februari dendanya dikurangi 75%, jika bayar di Maret dendanya dikurangi 50%.

“Jika membayar di bulan April maka hanya dikurangi 25%,” ucapnya.

Tahun lalu, program ini menurut Indri berjalan sangat signifikan. Bapenda Kota Tangsel mampu mengumpulkan Rp74 miliar tunggakan PBB. Angka ini meningkat dari 2018 yang hanya Rp55 miliar.

“Target sekarang tentu lebih besar lagi. Mengingat target PBB di 2020 ini sebesar Rp426 miliar di APBD murni,” katanya.

Saat ini, pihak Bapenda Tangsel juga sudah melayangakan surat pemberitahuan soal pengurangan dan penghapusan denda tunggakan PBB ini ke kecamatan maupun kelurahan di Kota Tangsel.

“Sudah dikirim surat pemberitahuan soal program ini. Jadi WP yang masih menunggak bisa langsung melunasi tunggakannya,” tambahnya.

Bagi wajib pajak yang ingin mendapatkan pengurangan atau penghapusan denda PBB, tidak perlu melapor kepada petugas terkait. Pembayaran dapat dilakukan di Bank BJB, Bank Mandiri, Bank BCA, Tokopedi, Indomaret dan Tangsel Pay.

Dengan diberlakukannya program ini, Pemkot Tangsel berharap, wajib pajak dapat merasa terbantu. Untuk informasi mengenai program ini, wajib pajak dapat menghubungi Bapenda di nomor (021) 53157219 atau e-mail ke bapenda@tangerangselatankota.go.id.(ADV)

INDOLINEAR.TV