Pemkot Didesak Lakukan Kampanye Plastik Berbayar

FOTO: net/indolinear.com
Jumat, 26 Februari 2016

Indolinear.com, Tangsel – Penggiat Lingkungan hidup mendesak supaya pemkot dengan pihak ritel bekerjasama meningkatkan sosialisasi terhadap kebijakan plastik berbayar. Hal ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mengurangi penggunaan plastik.

Penggiat lingkungan hidup dari Komunitas Gerakan Diet plastik Indonesia, Dhiti Sofia menjelaskan selain intruksi dari Kementerian Lingkungan Hidup harus ada keseriusan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Paling tidak melakukan sosialisasi secara langsung agar masyarakat juga mengetahui.

“Harus ada keseriusan dari pemerintah kota, tak hanya mengandalkan intruksi dari pemerintah pusat. Sejauh mana tingkat keseriusan itu tergangung dalam penerapan dilapangan,” ujarnya.

Hal yang harus dilakukan Pemkot Tangsel mengandeng Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) di Tangsel untuk melakukan kampanye. Tanpa kampanye baik kepada para pegawai ritel termasuk kepada masyarakat secara umum menurutnya akan sulit dicapai program yang pada dasarnya untuk mengedukasi masyarakat atas plastik yang harus dikurangi.

“Penekananya harus memberikan pengenalan edukasi dari para pegawai ritel kepada pembeli. Bagaimana cara mereka memberikan pemahaman secara perlahan kepada masyarakat dengan memberikan pegawai ritel,” tambahnya.

Konsep memberikan pelatihan sudah ia terapkan di Bandung yakni Aprindo dengan pemerintah setempat melakukan pelatihan secara langsung. Dan terbukti secara nyata tingkat kesadaran masyarakat secara perlahan mulai terbangun.

“Kalau kita bandingkan dengan Bandung misalkan, mereka sudah mengadakan pelatihan bagi pegawai ritel. Berharap di Tangsel juga demikian memulai hal-hal yang nyata,” terangnya.

Terpisah Direktur Wahana Hijau Fortuna Romly Revolvere menjelaskan plastik berbayar hanya salah satu upaya mengurangi penggunaan pastik yang saat ini dampaknya bagi lingkungan sudah sangat mengkhawatirkan. Namun upaya ini harus seimbang dengan menerapkan juga kebijakan tersebut kepada produsen.

“Sehingga tidak terkesan bahwa upaya mengurangi sejumlah sampah plastik hanya ditekan pada konsumen,” katanya.

Terkait kebijakan di Pemkot Tangsel dengan pembebanan Rp 200 per kantong, dinilai tidak akan pernah optimal. Pasalnya akan tidak terbendung jika pelaku produsen terus menerus memproduksi plastik.

“Pembayaran Rp 200 tidak akan efektif selama pemerintah tidak juga menerapkan kebijakan yang menekan kepada produsen untuk tidak menggunakan terus menerus. Semestinya ada kebijakan untuk tidak mengunakan kantong plastik, minimal pada hari-hari tertentu,” pungkasnya. (sophie)

loading...