Pemkot Bekasi Beri Pendidikan Gratis bagi Ratusan Siswa SMKN

kompascom/indolinear.com
Sabtu, 26 Agustus 2017
loading...

Indolinear.com, Bekasi – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil alih kewenangan atas SMAN/SMKN di Kota Bekasi. Ratusan siswa di salah satu sekolah di kota ini tetap mendapatkan pendidikan gratis dari pemerintah kotanya.

Para siswa yang dibebaskan biaya itu masuk melalui Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) online jalur afirmasi.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzi, mengemukakan bahwa ratusan siswa yang mendapat pendidikan gratis itu berada di SMK Negeri 3 Kota Bekasi. Tercatat 107 siswa yang biaya pendidikannya dibebaskan hingga mereka lulus.

“Selama tiga tahun mereka tidak dipungut biaya oleh sekolah sehingga mereka bisa fokus belajar tanpa memikirkan biaya,” kata Ali di Plaza Pemerintah Kota Bekasi.

Ali mengatakan, sejak kewenangan atas SMAN/SMKN di wilayahnya diambil alih oleh Pemprov Jawa Barat pada awal 2017, para siswa mulai dipungut biaya.

Berdasarkan informasi yang ia peroleh, para orang tua dikutip biaya sebesar Rp 200.000-Rp 300.000 per bulan untuk biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

“Kalau dulu saat kewenangannya masih dipegang Kota Bekasi, pendidikan dari Sekolah Dasar sampai SMAN/SMKN gratis. Meski ada beberapa gedung sekolah yang dibangun secara bertahap,” jelasnya.

Menurut Ali, kutipan biaya tersebut didasari oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Peraturan ini menyebutkan diperbolehkannya pemungutan biaya asal melalui rapat program antara komite sekolah dan pihak sekolah.

Informasi yang diperoleh Warta Kota menyebutkan, pada umumnya sekolah mengajukan rencana program kegiatan ke pihak komite. Setelah rencana tersebut disepakati, sekolah diperkenakan meminta iuran kepada komite.

“Dibolehkan mengutip iuran, asal sesuai dengan kesepakatan bersama antara sekolah dengan komite,” kata Ali.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah, berharap sekolah lain bisa mengikuti kebijakan yang diterapkan SMKN 3. Dengan demikian, siswa tidak mampu dapat memperoleh pendidikan gratis.

“Siswa dari sekolah lain sebetulnya dapat mengajukan keringanan juga ke sekolah. Caranya adalah dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu. Nanti dirapatkan bersama dengan komite,” kata Inayatullah.

Inayatullah mengaku tidak memiliki data valid terkait jumlah siswa SMAN/SMKN di Kota Bekasi yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pasalnya, kewenangan sekolah tersebut telah diambil oleh pihak Provinsi Jawa Barat.

“Kami hanya bisa menjembatani saja dengan provinsi. Tapi siswa lainnya tidak perlu risau karena sekolah gratis bagi yang tidak mampu mengacu pada keputusan Gubernur Jawa barat,” ujarnya.

Kepala SMKN 3 Kota Bekasi, Sugiyono, menambahkan, sebanyak 107 siswa di sekolah ini bisa mendapatkan pendidikan gratis berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 422.1/15346-Set.Disdik tentang petunjuk teknik penerimaan peserta didik baru.

Keputusan itu menyebutkan, sekolah boleh menentukan kebijakan pembiayaan atas siswa didiknya. “Keputusan ini diambil berdasarkan rapat bersama antara pihak sekolah dan komite beberapa waktu lalu,” kata Sugiyono.

Dia juga mengatakan, para siswa di sekolah kejuruan itu dibebaskan dari beban biaya dana awal tahun sebesar Rp 2 juta dan SPP sebesar Rp 150.000 per bulan selama tiga tahun.

Sebelum kebijakan diambil, sambungnya, tim verifikasi yang terdiri dari 16 orang mendatangi kediaman 107 siswa tersebut. Mereka mengecek keabsahan data para siswa selama tiga hari.

“Kami berharap kebijakan ini bisa meningkatkan mutu pendidikan siswa karena mereka sekarang tinggal fokus belajar tanpa memikirkan biaya,” katanya.

Beberapa waktu lalu, sejumlah orang tua siswa SMAN dan SMKN di Kota Bekasi mengeluhkan tingginya biaya pendidikan di wilayah setempat. Biaya pendidikan melambung tinggi sejak kewenangan sekolah diambil alih oleh Provinsi Jawa Barat.

Ega (26), warga Bekasi Timur, Kota Bekasi, mengaku, biaya pendidikan adiknya cukup tinggi. Dia merinci, keluargannya harus mengeluarkan biaya gedung sekitar Rp 2,5 juta. Bahkan biaya SPP bulanan pun menjadi Rp 300.000.

Tidak hanya itu, orangtua juga diharuskan membayar uang seragam sebesar Rp 800.000 untuk siswi dan Rp 700.000 untuk siswa.

“Kenapa biaya (jadi) sangat banyak begini. Kan kita ada pengeluaran biaya buat (kebutuhan) lainnya?” ujar Ega.

Ega mengaku berkeberatan atas adanya tagihan itu. Ia sempat meminta klarifikasi atas tagihan itu, namun pihak sekolah beralasan biaya terasebut ditarik berdasarkan aturan dari Provinsi Jawa Barat. (Gie)