Pemkab Tangerang Gandeng MNC Peduli Bangun Huntara Korban Tsunami

FOTO: indolinear.com
Senin, 11 Februari 2019

Indolinear.com, Kabupaten Tangerang – Pemkab Tangerang siap bekerjasama dengan MNC Peduli membangun hunian sementara (Huntara) untuk korban tsunami Selat Sunda. Pemkab sendiri telah menyalurkan dana Rp 1,5 miliar melalui  MNC Peduli.

Dana itu merupakan hasil sumbangan masyarakat yang dikumpulkan saat malam puncak HUT Kabupaten lalu.

Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar siap merealisasikan keinginan Bupati Pandeglang untuk membangun Huntara (Hunian Sementara) bagi masyarakat yang terdampak bencana Tsunami selat Sunda beberapa waktu lalu.

“Kami akan segera merealisasikan tahapan pembangunan dari uang yang terkumpul tersebut seperti Huntara, MCK Komunal, bantuan perahu bagi nelayan, dan bantuan lainnya,” kata Zaki saat di temui di ruang kerjanya bersama pihak MNC.

Menurut Zaki, pembangunan Huntara, MCK Komunal, dan Perahu bagi nelayan tersebut merupakan permintaan dan usulan Bupati Pandeglang.

Bantuan tersebut nanti akan segera direalisasikan karena Pemkab Tangerang telah menyerahkan bantuan dana Rp 1.5 miliar sebagai bantuan  tidak langsung melalui MNC Pedul. Bantuan tak lagi nb gedung lewat MNC Peduli ini dinilai lebih efektif dan efisien mengingat tidak lagi melalui proses penganggaran di Pemkab Pandeglang, melainkan bisa langsung dibangun.

Head Of CSR MNC Peduli Tengku Havid mengatakan,  MNC siap mengakomodir seluruh keinginan dan harapan dari Pemkab Tangerang dan Pandeglang untuk segera membangun Huntara, MCK Komunal dan pemberian perahu bagi nelayan. Havid menyatakan, pihaknya siap berkomunikasi lebih intens dengan Pemkab.Pandeglang terkait apa saja yang diperlukan dan dibutuhkan.

“Kami akan segera realisasikan apa yang jadi keinginan dari Pemkab Tangerang dan Pemkab Pandeglang. Namun  untuk pembangunan Huntara dan MCK Kumunal  perlu proses dan tahapan lainnya seperti penetuan lokasi dan sebagainya. Untuk pemberian perahu bagi nelayan saya rasa itu bisa lebih cepat terealisasi karena tidak perlu ijin lokasi dan penentuan lokasi,” katanya.(pde)