Pemilukada Tangsel dan Keinginan Warga Untuk Ambil Bagian (1)

ilustrasi/net
Minggu, 10 Mei 2015

Pemilihan Umum Kepala Daerah atau familiar disebut warga dengan Pilkada, akan kembali menyambangi Kota Tangsel. Awalnya, pelaksanaan Pemilukada Kota Tangsel dilaksanakan tahun 2016. Hanya saja, karena adanya regulasi mengenai Pemilukada serentak, maka warga Kota Tangsel pun lebih cepat didatangi oleh Pemilukada. Melihat tahapan yang dikeluarkan oleh KPU Kota Tangsel, warga – tentunya yang memiliki hak memilih – harus bersiap-siap datang ke TPS memberikan hak pilihnya pada 9 Desember 2015.

Pemilukada atau Pilkada di Indonesia sudah mengalami dua kali perubahan dalam tata cara pelaksanaannya. Pertama, dengan cara keterwakilan oleh legislatif. Model pemilihan ini erat dengan sistem pelaksanaan Pemilu jaman orde baru. Wakil di DPRD menggunakan hak untuk menentukan wali kota dan wakil wali kota. Masyarakat, sebagai pemilik hak suara diwakilkan keberpihakannya kepada salah satu calon oleh wakil di DPRD.

Kedua, Pilkada langsung. Model seperti ini mulai akrab dilaksanakan sejak era reformasi tahun 1998. Dalam pola ini, masyarakat langsung memilih wakilnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Peran partai dan anggota DPRD hanya sebatas menjadi perahu politik para kandidat untuk mendapat tiket dari KPU setempat untuk menjadi kandidat resmi. Ada juga jalur independen dalam model Pilkada langsung. Model ini benar-benar menafikan keberadaan partai politik. Sosok yang maju menggunakan jalur independen, langsung mencari dukungan ke publik dengan cara mengumpulkan KTP warga sebagai bukti dukungan langsung. KTP itu diverifikasi oleh KPU dan ditetapkan apakah jumlahnya sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang Pemilu. Apabila dinyatakan memenuhi kriteria, maka sang kandidat dapat melenggang menjadi calon kandidat yang nama dan gambarnya ditempatkan dalam kertas suara untuk dipilih masyarakat.

Tahun 2015 ini, untuk Pilkada tidak terlalu banyak perubahan mendasar. Polanya tetap seperti Pilkada langsung yang sudah dilakukan sejak era reformasi bergulir. Hanya saja, pelaksanaannya saja yang berbeda. Tahun 2015 ini adalah awal dari rencana pemerintah untuk merealisasikan Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Targetnya tahun 2020 dari Sabang sampai Merauke, Pilkada baik tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi bakal dilakukan serentak. Tahun 2015 ini, Pilkada dilakukan kepada daerah-daerah yang masa kepemimpinan kepada daerah habis sekurangnya enam bulan sebelum Desember 2015 atau sekurangnya enam bulan setelah Desember 2015. Bahkan dalam pelaksanaan Pilkada serentak saat ini, pemerintah memastikan tidak aka nada lagi putaran ke II yang dilakukan karena tidak memenuhi 20 persen perolehan suara. Saat ini dan mungkin kedepan, siapapun kandidat yang meraih suara terbanyak dipastikan bakal dilantik. Terkecuali, pasca penghitungan suara ada keputusan hukum yang menyatakan pilkada harus digelar ulang atau Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Terlepas dari pola pelaksanaannya, urgensi dari Pemilukada serentak yang diharapkan diikuti seluruh pemilik hak suara, masih jadi momok. Dibeberapa daerah, kesertaan pemilik hak suara (warga, red) selalu jauh dari yang diharapkan. Dari seratus persen pemilik hak suara, yang benar-benar datang ke TPS untuk memberikan hak pilih kerap hanya dikisaran 60 persen. Padahal, penyelenggara Pemilu sudah membuat regulasi yang memudahkan warga untuk memberikan hak pilihnya. Mulai mendatangi rumah sakit, untuk mengakomodir warga yang sakit, cukup menggunakan KTP di wilayah masing-masing dan nantinya dicatat, hingga hari pelaksanaan dibuat menjadi hari libur agar seluruh pemilih dapat datang. Namun terkadang, semua strategi itu runtuh dan tidak jua membuat warga mau hadir.

Kenapa itu terjadi? Inilah yang kerap jadi pertanyaan. Biasanya, saat golongan putih – sebutan untuk warga yang tidak menggunakan hak pilih – menjadi mayoritas dibandingkan yang memberikan hak pilih, maka KPU akan jadi sasaran tembak. kurang sosialisasi ke masyarakat, kurang informasi, kurang inovasi dan lain-lain langsung dilabelkan kepada penyelenggara Pemilu. Atau bisa juga, itu salah partai yang kurang membantu KPU dalam kesertaan mengajak masyarakat untuk ambil bagian. Atau, itu salah kandidat yang kurang mensosialisasikan jadwal pemungutan suara. Bahkan ada yang bilang, tahapan pelaksanaan Pilkada kurang panjang dan terkesan mendadak.

Khusus Kota Tangsel, Pilkada serentak yang digelar Desember tahun ini, merupakan Pilkada kedua sepanjang sejarah pelaksanaannya. Sebelumnya pada tahun 2010 lalu, Pilkada langsung dilaksanakan pasca Tangsel otonom dari Kabupaten Tangerang. Kandidat terpilih kala itu dilantik di awal tahun 2011. Ada empat kandidat yang bertarung dalam Pilkada. Mereka yakni, Airin Rahmi Diany-Benyamin Davnie, Arsid-Andre Taulany, Yayat Sudrajat-Moch Norodom Soekarno dan Rodiyah Najibah-Sulaiman Yasir. Dalam pelaksanaan di 2010 lalu, dari empat hanya dua kandidat yang dominan dalam perolehan suara yakni, Airin Rahmi Diany-Benyamin Davnie dan Arsid-Andre Taulany. Bahkan Pilkada Kota Tangsel pada 2010 lalu terpaksa di ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi meskipun akhirnya, Airin – Benyamin kembali terpilih. (bersambung)

 

INDOLINEAR.TV