PBB Capai target, Camat dan Kades Dapat Motor

FOTO: indolinear.com
Rabu, 1 Mei 2019

Indolinear.com, Kabupaten Tangerang – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang memberikan penghargaan sekaligus motivasi kepada pemerintah di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa yang telah bekerja untuk meningkatkan pendapatan berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Bupati Tangerang Ahamed Zaki Iskandar mengatakan, pembangunan daerah ditentukan dari kemampuan daerah untuk meningkatkan pendapatan. Karena itu diperlukan kinerja perangkat pemerintah serta kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada lurah, camat, dan kepala daerah yang bekerja meningkatkan pendapatan dearah. Ini merupakan reward kepada derah-daerah dan pimpinan yang sudah mencapai target dan bahkan melebihi target. Mudah-mudahan ini bisa memberi motivasi kepada seluruh pimpinan,” ujarnya, saat menyerahkan secara simbolis sepeda motor merk Yamaha N-max sebanyak 28 unit di Lapangan Mulana Yudha Negara.

Adapun perangkat pemerintah yang mendapatkan kendaraan dinas tersebut yakni, Kecamatan Kelapa Dua, Cisauk, Rajeg, Pasar Kemis, Cisoka, Tigaraksa, Kemeri, dan Kronjo. Untuk tingkat kelurahan yakni Kelurahan Pakulonan Barat, Mekar Bakti,  dan Selembaran Jaya. Pada tingkat desa yakni, Desa Tapos dan Babakan Asem.

Senada, Kepala Bapenda Soma Atmaja, mengatakan, realisasi pajak PBB pada 2018 sebanyak Rp372 miliar atau sebesar 112,7 persen dari target sebanyak Rp330 miliar. Hal tersebut dikarenakan kesadaran masyarakat sudah cukup tinggi dan kerja keras para perangkat pemerintah. “Semoga dengan adanya kendaran dinas ini, para perangkat pemerintah bisa berkompetensi meningkatkan pendapatan daerah secara baik dan produktive,” katanya.

Sementara, Kepala Badan PBB dan BPHTB Bapenda Kabupaten Tangerang Dwi Chandra Budiman, menjelaskan, potensi antar derah berbeda sesuai dengan karakteristik dan potensi ekonomi dearah tersebut. Akan tetapi untuk pajak PBB tetap akan ada selama masih terdapat teritori dan masyarakat.

“Kita buat pengelompokan target sehingga antar daerah bisa saling berkompetensi. Sehingga tidak ada yang namanya antar daerah merasa kurang apresiasi dari pemkab. Kalau dibuat kelas target seperti ini apresiasi berupa kendaraan dinas atau apapun akan secara merata antar daerah,” tandasnya.(pde)