Pasca Teror Penembakan di Masjid, Selandia Baru Akan Mengubah UU Senjata

FOTO: tribunnews.com/indolinear.com
Minggu, 17 Maret 2019

Indolinear.com, Selandia Baru – Selandia Baru dikenal sebagai negara yang relatif aman dan damai sampai terjadinya peristiwa aksi teror penembakan di dua masjid di Kota Christchurch, hari Jumat (15/3/2019) siang waktu setempat.

Dalam aksi brutal tersebut, terdapat 49 korban tewas dan puluhan lainnya luka-luka.

Pelaku teror penembakan, Brenton Tarrant, disebut memiliki lisensi kepemilikan senjata pada November 2017 dan mulai membeli senjata secara legal pada Desember 2017, mengutip laman Tribunnews.com (16/03/2019).

Melihat fakta ini, Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern mengatakan, “Undang-undang (UU) senjata kami akan berubah,” pada Sabtu (16/3/2019) pagi waktu setempat.

Dalam konferensi pers, Jacinda mengungkapkan ada lima senjata yang digunakan oleh pelaku utama teror.

“Ada dua senjata semi otomatis dan dua senapan gentel. Pelaku memiliki lisensi kepemilikan senjata. Saya diberitahu (lisensi) itu didapat pada November 2017. Serta ditemukan sebuah senapan tipe lever action.”

“Sementara berbagai upaya dilakukan terkait serangkaian kejadian yang mengarah pada pemberian lisensi senjata dan kepemilikan senjata ini, saya bisa mengatakan, UU persenjataan kami akan berubah,” kata Jacinda Ardern.

Selandia Baru dikenal sebagai negara yang adem ayem, tentu peristiwa teror penembakan brutal ini mencoreng citra negara tersebut.

Penembakan massal terakhir di Selandia Baru terjadi sekitar tiga dekade lalu.

Peristiwa pembantaian terbesar dalam sejarah Selandia Baru terjadi 30 tahun lalu, ketika seorang pria bernama David Gray mengamuk.

Setelah serangan itu, undang-undang senjata Selandia Baru – yang pertama kali disahkan pada 1983 – menjadi perdebatan.

Sampai akhirnya terbentuk Amandemen 1992 tentang regulasi senjata api semi-otomatis bergaya militer.

Terlepas dari undang-undang itu, undang-undang persenjataan di Selandia Baru dianggap lebih longgar daripada kebanyakan negara Barat selain Amerika Serikat.

Pemilik senjata memang diwajibkan memiliki lisensi, tetapi mereka tidak diharuskan mendaftarkan senjata yang mereka miliki, tidak seperti di Australia.

Sementara itu pihak berwenang belum tahu persis berapa banyak senjata api yang dimiliki secara legal atau ilegal yang saat ini beredar di Selandia Baru.

Perkiraan menyebutkan jumlahnya sekitar 1,2 juta unit senjata, menurut Kepolisian Selandia Baru.

Angka ini berarti ada satu senjata dalam setiap tiga orang, tingkat yang dianggap tinggi jika dibandingkan dengan Australia, yang memiliki 3,15 juta unit senjata atau kira-kira satu untuk setiap delapan orang.

Ini artinya, kasus kematian akibat senjata relatif rendah di Selandia Baru.

Jumlah pembunuhan dengan menggunakan senjata per tahun dalam dekade hingga 2015 adalah lusinan, menurut angka yang dikumpulkan oleh University of Sydney.

Ini setara dengan tingkat tahunan sekitar satu kematian akibat senjata api per 100.000 orang – berbeda dengan Amerika Serikat, yang memiliki 12 kematian per 100.000 orang pada 2017.

Pemilik potensial senjata di Selandia Baru harus berusia di atas 16 dan lulus pemeriksaan latar belakang dari kepolisian, menurut GunPolicy.org dan pendirinya Profesor Philip Alpers.

Menurut Alpers, undang-undang senjata api Selandia Baru tetap tidak berubah secara substansial sejak 1992.

Lima tahun kemudian pensiunan hakim Pengadilan Tinggi Thomas Thorp tentang Pengendalian Senjata Api di Selandia Baru (1997) merekomendasikan perubahan besar.

Di antaranya, semua senjata api harus didaftarkan secara individual; bahwa senjata terlarang seperti senapan mesin yang dimiliki pribadi dinonaktifkan secara permanen; dan untuk pembelian kembali senjata semi-otomatis gaya militer.

Alpers, yang berbasis di University of Sydney tetapi berasal dari Selandia Baru, mengatakan kepada CNN, “Tidak satu pun dari langkah-langkah ini telah ditangani oleh undang-undang. Sejak itu pemerintah telah mempertimbangkan serangkaian rekomendasi serupa, tetapi kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan khusus malah menghalang-halangi perubahan yang dibutuhkan.”

Di 79 negara yang disurvei oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, pendaftaran senjata api adalah norma dan landasan untuk kendali kepemilikan senjata, menurut GunPolicy.org.

Di antara negara maju, keputusan Selandia Baru untuk tidak mendaftarkan 96% senjata sipil menjadikannya sebagai pengecualian. (Uli)