Parlemen Respons Usulan Tito Tentang Evaluasi Pilkada Langsung

FOTO: cnnindonesia.com/indolinear.com
Sabtu, 9 November 2019

Indolinear.com, Jakarta – Fraksi PPP DPR RI di parlemen mendukung usulan pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada secara langsung karena pelaksanaannya menyebabkan biaya politik yang tinggi.

Usulan tersebut sebelumnya dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyarankan agar survei dan riset secara akademik dilakukan terkait penyelenggaraan pilkada secara langsung yang sudah diselenggarakan sejak 2005.

“PPP sepenuhnya sepakat dengan usulan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pilkada langsung dilihat dari manfaat dan mudaratnya,” kata Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek di Jakarta, dilansir dari Cnnindonesia.com (08/11/2019).

Dia menilai salah satu kelemahan pilkada langsung adalah biaya politik tinggi sehingga menyebabkan terjadinya orientasi balik modal ketika menjabat.

Menurut dia, banyak kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa kepala daerah ternyata bermotif sama yaitu menutupi biaya politik yang tinggi.

“Dalam hal data kepala daerah terjaring OTT itu, Kemendagri dan KPK memiliki datanya,” ujarnya.

Awiek mengatakan evaluasi itu penting karena tujuan dari demokrasi adalah untuk kesejahteraan rakyat sehingga jangan sampai proses demokrasi justru tidak menyejahterakan rakyat, tapi menyengsarakan dengan maraknya perilaku koruptif.

Wakil Sekjen PPP itu menjelaskan evaluasi bisa dilakukan pilkada langsung tetap bisa dilakukan, namun instrumen pembiayaan yang tinggi bisa dikurangi.

“Misalnya, waktu pelaksanaan kampanye yang diperpendek, lalu subsidi atau pun penyediaan saksi oleh negara untuk menciptakan keadilan, penguatan Bawaslu dengan menambah satgas politik uang,” tuturnya.

Mendagri Tito Karnavian sebelumnya mengatakan survei dan riset akademik itu penting untuk mengetahui sisi positif dan negatif terkait penyelenggaraan Pilkada di Indonesia.

“Kalau [pilkada langsung] dianggap positif, fine. Tapi bagaimana mengurangi dampak negatifnya? Politik biaya tinggi, bayangin,” kata Tito kepada wartawan usai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

tidak percaya ada orang bersedia merugi ketika memangku jabatan kepala daerah. Menurutnya, orang yang siap mengalami kerugian setelah menjabat kepala daerah hanya omong kosong.

“Apa benar, ‘Saya ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa, terus rugi’? Bullshit [omong kosong], saya enggak percaya,” kata Tito. (Uli)

INDOLINEAR.TV