Parlemen Minta Untuk Perbaiki Manajemen Data Penerima Bansos

FOTO: beritasatu.com/indolinear.com
Senin, 11 Mei 2020

Indolinear.com, Jakarta – Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah memperbaiki data dan manajemen data warga masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) Covid-19 dan memastikannya agar transparan sehingga bisa diketahui publik dengan cepat.

Untuk itu, Kementerian Sosial perlu melakukan evaluasi dan merevisi data penerima bansos tahap pertama. Diharapkan penyaluran bansos tahap kedua dan berikutnya didasari dengan data yang lebih akurat dan berjalan dengan maksimal.

Namun yang lebih utama, pemerintah perlu membangun sistem transparansi data penerima bansos. Yakni dengan membuat situs resmi khusus bansos disertai informasi detail skema bansos yang dapat diakses oleh publik.

“Sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan pengawasan serta memantau langsung proses verifikasi dan validasi status mereka sebagai penerima bansos,” kata Bamsoet, sapaan akrabnya, dilansir dari Beritasatu.com (10/05/2020).

Pekerjaan itu sebaiknya dibarengi dengan upaya untuk terus menyosialisasikan dan memublikasikan mengenai prosedur pemberian dan penyaluran bansos secara transparan dan terbuka.

Menurut Politikus Golkar itu, selama ini minim sekali informasi mengenai siapa saja yang bisa mendapatkan dan bantuan apa yang mereka dapatkan. Begitupun bagi penerima, minim sekali data maupun informasi mengenai mereka yang bisa diakses publik.

“Dengan manajemen data lebih baik, termasuk transparansinya, maka kita bisa menjamin dan memastikan program jaring pengaman sosial termasuk bansos tetap berjalan secara transparan, akuntabel serta tepat sasaran,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Tb. Ace Hasan Syadzily, juga menyatakan hal senada. Pelaksanaan penyaluran bansos Covid-19 semakin menyadarkan bahwa perlu keseriusan dalam manajemen data demi memastikan suksesnya program bansos. Diharapkan, program itu, selain membantu warga masyarakat yang membutuhkan, juga tepat sasaran serta bisa diawasi.

“Jangan sampai data-data penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran seperti yang selama ini dikeluhkan banyak pihak,” kata Ace.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi menambahkan, selama ini pemerintah memiliki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai daftar sebelum menyalurkan bansos. Masalahnya, tak pernah jelas apakah data itu merupakan data terkini atau tidak, termasuk validitasnya. Sementara pihaknya terus menerima keluhan dari masyarakat yang merasa perlu mendapat bantuan Pemerintah, tapi tak pernah benar-benar mendapat bantuan akibat tak masuk di DTKS.

“Itulah perlunya evaluasi dan keterbukaan. Salah satu PR kita adalah merapikan DTKS ini,” kata Nurhasan. (Uli)

INFORMASIKAN PADA SAHABAT:

INDOLINEAR.TV