Parlemen Menargetkan Revisi UU Minerba Rampung Di Agustus

FOTO: medcom.id/indolinear.com
Rabu, 29 Januari 2020
loading...

Indolinear.com, Jakarta – Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di 2020. Dalam konteks ini Komisi VII DPR menargetkan revisi UU Minerba bisa selesai paling lambat Agustus tahun ini.

Pembahasannya revisi UU ini bersifat carry over atau pelimpahan dari masa sidang DPR periode lalu. Meski carry over, pembahasan revisi aturan tersebut tidak akan menghilangkan substansi dari poin-poin yang telah tercantum dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah disusun pada periode lalu.

Carry over hanya menghilangkan hal-hal administratif seperti amanat presiden (ampres) yang menunjuk wakil pemerintah untuk membahas. “Karena faktanya DIM sudah ada. Hanya saja periode lalu belum dibahas DIM-nya,” kata Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dilansir dari Medcom.id (28/01/2020).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?Happy Inspire Confuse Sad

“Padahal DIM tersebut berisi substansi, maka dari itu Komisi VII tetap membahas secara intens substansi yang ada dalam DIM RUU Minerba. Dengan demikian enggak hilangkan hak pembahasan oleh Komisi VII,” tambah Sugeng.

Dengan dihilangkannya aspek administratif, Sugeng yakin, pembahasan amandemen UU Minerba akan bisa dilakukan di dua masa sidang. Ia menjelaskan biasanya satu UU menghabiskan waktu pembahasan tiga masa sidang. Oleh karenanya sebagai tahap awal pembahasan revisi UU tersebut, Komisi VII akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Minerba.

Setelah itu menentukan pembahasan-pembahasan bersama Badan Legislasi (Baleg) dan pemerintah. “Targetnya biasanya RUU tiga masa sidang insyaallah dengan sudah dilalui proses-proses tadi tetap pada pembahasan insyaallah dua masa sidang. Kurang lebih Juli. Atau Agustus paling lambat,” jelasnya.

Dalam revisi UU Minerba terdapat 13 pokok pikiran penting yang terdiri dari enam usulan pemerintah, dan tujuh usulan DPR. Usulan pemerintah terdiri dari pertama penyelesaian permasalahan antarsektor. Kedua penguatan konsep kewilayahan pertambangan. Ketiga memperkuat kebijakan nilai tambah.

Keempat mendorong kegiatan ekplorasi untuk penemuan deposit atau cadangan minerba. Kelima pengaturan yang lebih jelas terhadap perubahan KK atau PKP2B menjadi IUPK. Keenam penguatan BUMN.

Sementara usulan DPR yakni pertama penguatan peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan pada pemerintah daerah (pemda). Kedua pengaturan kembali izin pertambangan rakyat. Ketiga pengaturan khusus tentang izin pengsahaan batu bara dan pengaturan kembali terkait luas wilayah perizinan pertambangan.

Keempat pengaturan kembali terkait jangka waktu izin usaha pertambangan (IUP) atau IUPK. Kelima pengaturan kembali terkait luas wilayah perizinan pertambangan. Keenam mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dan UU Nomor 23 tentang Pemda. Ketujuh terkait lingkungan hidup. (Uli)

INFORMASIKAN PADA SAHABAT: