Nasdem Masih Membuka Ruang Dialog Ambang Batas Parlemen

FOTO: medcom.id/indolinear.com
Rabu, 10 Juni 2020
loading...

Indolinear.com, Jakarta – Fraksi Partai NasDem telah mengusulkan ambang batas parlemen 7 persen dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Namun, NasDem masih membuka ruang dialog untuk mencari kesepakatan bersama terkait ambang batas parlemen.

“Misalnya, PDI Perjuangan menawarkan ambang batas parlemen 5 persen lebih moderat kenaikannya, tujuannya sama dengan NasDem yang menawarkan 7 persen, nanti ada titik temunya,” kata Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR Ahmad Ali di Jakarta, Senin, 8 Juni 2020.

Ali mengatakan kenaikan ambang batas parlemen harus berjalan konsisten dari pemilu ke pemilu untuk merampingkan jumlah partai politik dan memperkuat sistem presidensial. Menurut dia, kenaikan ambang batas parlemen bukan untuk kepentingan NasDem, tetapi memperbaiki demokrasi di Indonesia.

“Ini kalau tidak dibatasi, tidak menutup kemungkinan orang akan bisnis dan mendirikan partai politik dengan modal Rp50 miliar, lalu jual sekian, itu fungsi pembatasan ambang batas parlemen,” ujarnya, dilansir dari Medcom.id (09/06/2020).

Dia menyebut DPR belum memegang draf dan naskah akademik RUU Pemilu. Sejauh ini RUU tersebut baru sebatas diskusi dan usulan antara pemerintah dan Komisi II DPR. Dia mempertanyakan apabila ada pihak yang sudah mengkritisi RUU Pemilu.

“Misalnya, Forum Sekjen (prodemokrasi) yang mengatakan DPR ingin ubah sistem pemilu. Saat ini belum ada draf dan belum ada naskah akademiknya di DPR, itu baru diskusi usulan antara pemerintah dan Komisi II DPR. Karena itu, kalau Forum Sekjen mengatakan seperti itu, draf dari mana?” ujar Ali.

Sistem proporsional terbuka dan tertutup untuk Pemilu 2024 juga menjadi pembahasan antarfraksi di Parlemen. Dua fraksi yakni PDIP dan Partai Golkar disebut ingin pemilu mendatang menggunakan sistem proporsional tertutup dan akan mengusulkannya lewat pembahasan RUU Pemilu.

Namun, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan mayoritas kader Gerindra cenderung mendukung sistem politik proporsional terbuka untuk dimasukkan dalam RUU Pemilu.

“Sejauh ini berkembang suara dari banyak kader untuk (sistem pemilu) proporsional terbuka. Soal ambang batas parlemen, Fraksi Gerindra akan melihat perkembangan rekan-rekan partai lain” ujar dia.

Dia menjelaskan argumentasi mendukung sistem proporsional terbuka, antara lain lebih akomodatif terhadap kader partai yang menjadi tokoh masyarakat. (Uli)

INFORMASIKAN PADA SAHABAT: