Menkominfo Mengatakan Tahun 2020 PNBP Capai Rp25,5 T

FOTO: merdeka.com/indolinear.com
Kamis, 29 Juli 2021
loading...

Indolinear.com, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2020 mencapai Rp25,5 triliun. Jumlah PNBP tersebut menempatkan Kemkominfo sebagai penyumbang PNBP tertinggi kedua dalam APBN tahun 2020.

Menurut Johnny, capaian yang diraih menjadi dorongan bagi ASN Kemkominfo untuk meningkatkan kinerja serta layanan yang lebih efektif, efisien, dan profesional.

“Kualitas layanan ini menjadi semakin penting, mengingat pandemi Covid-19 telah mendorong berbagai aktivitas dan interaksi masyarakat untuk beradaptasi serta bertransformasi di ruang-ruang digital,” jelasnya, dilansir dari Kompas.com (28/07/2021).

Penyelenggaraan digitalisasi perizinan di Kementerian Kominfo dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

“Sejak tahun 2018, kedua peraturan tersebut merupakan “Game Changer” dalam pelaksanaan perizinan berusaha di sektor Kominfo. Ke depan, Pelayanan Perizinan Berusaha akan terus dikembangkan untuk menciptakan ekosistem pelayanan yang semakin inovatif, kredibel, akuntabel, dan berintegritas,” ungkap Menteri Johnny.

6 Izin Berbasis OSS

Menkominfo menjelaskan melalui Permen Kominfo Nomor 7 Tahun 2018, Kementerian Kominfo menerapkan deregulasi kebijakan perizinan. Menurutnya, pengaturan itu bisa menyederhakan 38 Peraturan Menteri ke dalam 1 Peraturan Menteri.

“Memangkas 40 jenis izin menjadi 9 jenis izin dan 4 jenis sertifikasi dan pendaftaran; dan mempercepat waktu perizinan menjadi satu hari melalui One Day Services. Dan mengintegrasikan Perizinan Berusaha Sektor Kominfo dengan Sistem Online Single Submission (OSS),” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, integrasi Perizinan Berusaha Sektor Kominfo dilakukan untuk enam (6) izin berbasis OSS, antara lain; Perizinan Penyelenggaraan Pos; Perizinan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, Jaringan Telekomunikasi, Telekomunikasi Khusus, dan Penomoran Telekomunikasi;

Kemudian, Penyelenggaraan Penyiaran TV dan Penyiaran Radio; Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, Hak Labuh Satelit; Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi; dan Pendaftaran Sistem Elektronik. (Uli)