Memasuki Desember, Realisasi PAD Kota Bekasi 2020 Masih 84 Persen

FOTO: wartakota.tribunnews.com/indolinear.com
Sabtu, 5 Desember 2020
loading...

Indolinear.com, Bekasi – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi baru tercapai 84 persen dari target sebanyak Rp 5,4 triliun pada tahun 2020.

Meski begitu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi optimis serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat di sisa waktu sebelum pergantian tahun.

“Pendapatannya baru 84 persen, kalau untuk nilainya ada sekitar Rp 5 triliun, jadi masih kurang Rp 250 Miliaran dari target APBD 2020,” kata Rahmat, dilansir dari Wartakota.tribunnews.com (04/12/2020).

Dia menjelaskan, evaluasi serapan PAD telah dilakukan pihaknya melalui rapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bekasi.

Melalui rapat itu, diharapkan seluruh OPD dapat memanfaatkan sisa waktu sebelum masa berlaku tahun angaran 31 Desember 2020 mendatang.

“Tapi kita optimis mungkin dari BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan) sekitar Rp 40 miliar – 50 miliar masuk sampai dengan 31 Desember 2020 ini,” ungkap pria yang akrab disapa Pepen.

Adapun untuk APBD 2021, DPRD Kota Bekasi telah menggelar rapat paripurna pada Senin (30/11/2020) lalu, yang juga dihadiri Wali Kota Bekasi dan seluruh perangkat dinas.

Alam rapat paripurna tersebut, DPRD Kota Bekasi sepakat menetapkan APBD Kota Bekasi yang terdiri dari pendapatan Rp5,9 triliun dan belanja Rp 6,1 triliun pada tahun anggaran 2021.

APBD 2021

Berdasarkan hasil rapat paripurna antara DPRD dan Pemkot Bekasi yang digelar pada Senin (30/11/2020) lalu, diputuskan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 sebesar Rp 6,1 triliun.

Sedangkan besaran pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2021 mencapai Rp 5,9 triliun

“Kemarin Senin, paripurna salah satunya APBD 2021 disahkan, kemarin KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara) sudah disepakati,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat dikonfirmasi, Rabu (2/12/2020).

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi Oloan Nababan Menjelaskan, APDB 2021 disahkan berdasarkan rincian pendapat Rp 5,9 triliun.

Sumber pendapatannya sendiri berasal dari Pendapat Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer pemerintah pusat.

“Jadi PAD 2021 itu ada sekitar Rp 2,5 triliun lebih ditambah dana transfer baik dari pemerintah pusat dan provinsi Rp 3,1 triliun lebih jadi ditotal Rp 5,9 triliun,” jelasnya.

Postur belanja daerah pada 2021 terdiri dari belanja operasional sebesar Rp 4,9 triliun dan belanja modal Rp 1,02 triliun dan belanja tidak terduga Rp 175 miliar.

Terdapat minus Rp 200 miliar antara PAD dan belanja daerah. Oleh sebab itu, kekurangannya akan dibiayai melalui silpa APBD 2020.

“Makanya ada pembiayaan Rp200 miliar lebih, itu dana pembiayaan dari silpa APBD 2020 yang bisa digunakan di 2021,” jelasnya.

Dia menambahkan, hasil rapat paripurna APBD 2021 ini selanjutnya akan serahkan ke Gubernur Jawa Barat untuk disahkan menjadi peraturan daerah (Perda).

“Kalau dari segi postur anggaran sebenarnya tidak terlalu beda seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi yang membedakan bagaimana APBD 2021 menyangkut juga penanggulangan Covid-19,” tuturnya. (Uli)

INFORMASIKAN PADA SAHABAT: