Maruf Amin Meminta MUI Siapkan Fatwa Baru Soal Penggunaan Ganja Untuk Kebutuhan Medis

FOTO: tribunnews.com/indolibear.com
Rabu, 29 Juni 2022

Indolinear.com, Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk segera membuat fatwa baru terkait perizinan penggunaan ganja demi kebutuhan medis.

Pernyataan ini disampaikan Ma’ruf Amin merespons ramainya masukan publik tentang polemik penggunaan ganja dalam bidang pelayanan kesehatan.

“Saya kira MUI ada putusannya, bahwa memang benar ganja itu dilarang dalam arti membuat masalah, dan dalam Al-Qur’an itu dilarang.”

“(Namun) masalah kesehatan itu saya kira pengecualian.”

“Nah ini nanti saya minta MUI segera supaya segera membuat fatwanya untuk bisa dipedomani oleh DPR,” kata Ma’ruf Amin, dikutip dari Tribunnews.com (28/06/2022).

Dalam fatwa tersebut, nantinya juga akan dijelaskan terkait klasifikasi varietasnya.

Ma’ruf Amin berharap kebijakan ini nantinya dapat digunakan bagi orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan pengobatan dengan tanaman ini.

“Jangan sampai nanti berlebihan dan menimbulkan kemudataran,” lanjut Ma’ruf Amin.

Penggunaan Ganja di Mata Pakar Hukum Pidana

Pakar hukum pidana, Asep Iwan Irawan, menjelaskan penggunaan ganja dalam hal pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebenarnya diperbolehkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Asep dengan mengacu pada Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang tidak diperbolehkan itu, kata Asep, orang menggunakannya tanpa resep dokter.

“Undang-undang Narkotika pasal 7 dan pasal 8, jadi narkotika itu (kalau untuk) kepentingan kesehatan termasuk rehabilitasi medis, sekali lagi pelayanan rehabilitasi medis, maupun untuk kepentingan ilmiah, pengetahuan dan penelitian, (itu) boleh.”

“Ganja itu legal kok kalau untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan itu ada di pasal 7.”

“Yang tidak boleh itu tiba-tiba (contohnya) saya memakai, atau saya produksi, itu tidak boleh,” jelas Asep.

Dalam undang-undang tersebut tersemat penjelasan sebagai berikut:

“Pasal 7: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

“Pasal 8: Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.”

“(Dan) dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

Kata Kemenkes

Tak hanya pakar hukum pidana, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menjelaskan adanya kemungkinan penggunaan ganja untuk keperluan medis di Indonesia.

Juru Bicara Kemenkes RI, Mohammad Syahril, menjelaskan sampai hari ini pihaknya sedang mengkaji pembukaan akses penelitian manfaat ganja untuk pelayanan kesehatan.

Kendatidemikian, Syahril belum menyebutkannya secara rinci terkait gambaran penelitian yang akan dilakukan.

“Kemenkes sedang mengkaji untuk membuka akses penelitian ganja untuk tujuan medis,” kata dokter Syahril. (Uli)