Mahasiswa Bogor Desak Pecat Kadis Bina Marga

liputan6com/indolinear.com
Selasa, 27 Oktober 2015
Bogor | Uploader Arif
loading...

Indolinear.com –¬†Pembangunan jalan Regional Ring Road (R3) sesi III memiliki sejumlah rapor merah. Setelah memenangi kontraktor yang memiliki catatan buruk lantaran petingginya menjadi tersangka di Bareskrim Mabes Polri. Jalan yang menghubungkan Parungbanteng Jalan Raya Tajur-Wangun itu juga terancam mangkrak tahun ini.

Catatan buruk itu, menurut Gerakan Mahasiswa Bogor (GMB) merupakan bukti tidak mampunya Sudraji memimpin Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bogor.

“Kami mempertanyakan mengapa pengerjaan proyek sesi tiga belum rampung. Padahal sudah jelas, bahwa pengerjaannya itu harus selesai pada akhir Desember 2014. Namun, hingga kini proses pengerjaan proyek masih terkatang-katung,” ujar Koordinator aksi Egi Hendrawan dalam aksi unjuk rasa GMB di halaman kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor, Jumat (23/10/2015).

Menurut dia, proyek dengan pagu Rp24,5 miliar itu sudah gagal total. Apalagi dari awal proses pelelangan, proyek sudah banyak masalah. Begitu pun proses pembebasan lahannya, yang masih belum rampung, sehingga membuat proyek berjalan di tempat.

“Atas dasar itu, kami mendesak agar aparatur penegak hukum secepatnya menyelidiki pengadaan proyek itu. Kepada Walikota Bogor, Bima Arya, agar segera memecat kepala DBMSA, lantaran tidak becus dalam menjalankan tugasnya,”¬Ě ucap Egi.

Pihaknya juga mendesak agar pemenang proyek, PT IMP Pratama, dikaji ulang. Sebab, jelas diketahui bahwa petinggi pemenang tender sudah ditetapkan menjadi tersangka. Karenanya mahasiswa meminta agar proses lelang dikaji ulang.

“Mengapa harus PT IMP sedangkan petingginya sudah ditetapkan menjadi tersangka. Mereka kan sudah memiliki catatan hitam. Pembebasan lahan yang belum beres juga menimbulkan banyak pemasalahan di lapangan,” cetusnya.

Apabila memang ada unsur kongkalikong sehingga bisa meloloskan pemegang proyek yang memiliki catatan gelap, pihaknya meminta agar Kejari mengusut hal tersebut.

“Kami juga akan menggerakkan massa apabila tak ada jawaban. Selain itu, kami juga akan melaporkan ke KPK,” tandasnya, dilansir dari pojoksatu.id.