KPU Mengklaim Penerapan e-Rekap Bisa Kikis Human Error

FOTO tribunnews.com/indolinear.com
Kamis, 8 Agustus 2019

Indolinear.com, Jakarta – Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan mengklaim penggunaan sistem rekapitulasi hasil suara Pemilu berbasis teknologi atau biasa disebut e-rekap dapat meminimalisir faktor kesalahan human error.

Indonesia pun menurutnya, punya modal untuk menerapkan itu.

“Bisa. Sebenarnya kan kita punya modal ya, terlepas dari berbagai kelemahan,” ungkap Wahyu di Gedung MK, Jakarta Pusat, dilansir dari Tribunnews.com (07/08/2019).

Modal yang dimaksud Wahyu mengacu pada pemanfaatan sistem informasi penghitungan suara (Situng) yang telah diterapkan oleh KPU pada dua periode Pemilu belakangan, yakni Pemilu 2014 dan 2019.

Terlepas dari kesalahan input yang terjadi, menurutnya Situng adalah tonggak dari wujud nyata penggunaan teknologi informasi dalam proses merekap hasil suara Pemilu.

“Sekali lagi, memang masih banyak hal dalam Situng yang masih perlu disempurnakan, tetapi secara umum situng itu efektif,” ungkap dia.

KPU sendiri juga sudah mewacanakan penerapan sistem rekapitulasi hasil suara alias e-rekap untuk dipakai pada Pilkada 2020 mendatang.

Komisioner KPU RI Pramono Ubaid mengatakan pihaknya sedang menakar, dan memperhitungkan peluang penggunaan e-rekap untuk penyelenggaraan Pemilu ke depan.

Tapi meski sudah melempar wacana ini, KPU tak mau terburu-buru menerapkannya pada skala nasional.

Dari 270 daerah yang bakal menjalani Pilkada, satu atau beberapa daerah akan ditunjuk sebagai pilot project penerapan e-rekap.

Sebelum itu, KPU bakal terlebih dulu memperbanyak sosialisasi yang melibatkan publik supaya mereka paham dan terdidik bagaimana sesungguhnya proses penghitugan suara elektronik ini.

“Ini harus diperbanyak dan wacana diperbanyak ke publik. Karena saat Pemilu lalu, ada publik yang nggak percaya. Kalau legitimasi masih rendah, maka maknanya kurang baik. Di sisi lain kita buat kesadaran publik bahwa sistem ini reliable,” ungkap Pramono.

Soal dasar hukum penggunaan e-rekap atau penghitungan suara berbasis teknologi, dimungkinkan dalam peraturan perundang-undangan.

Aturan tersebut dimuat dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

Dimana pada Pasal 84 Ayat 2 dijelaskan bahwa pengertian pemungutan suara, dilakukan lewat pemberian tanda ke dalam surat suara.

Sehingga dari ketentuan yang ada pada Undang-Undang tersebut, proses yang tak mungkin diterapkan adalah elektronik voting (e-voting). Sedangkan e-rekap masih terbuka lebar.

Selanjutnya, peluang menerapkan e-rekap juga diatur dalam Pasal 111 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

Pada ayat 1, mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara Pilkada baik manual maupun elektronik, diatur lewat PKPU.

Dalam ayat 2, PKPU yang dimaksud pada ayat 1 ditetapkan setelah berkonsultasi dengan pemerintah

Pramono menerangkan, bila KPU memutus menggunakan penghitungan hasil suara secara manual atau elektronik, maka putusan tersebut harus dituangkan dalam PKPU.

Bunyi pasal tersebut dinilai sudah cukup jelas dan tegas mengatur bagaimana detail-detail bagi KPU untuk menyusun hal teknis pelaksanaan e-rekap.

“Kalau dilakukan secara manual maupun elektronik, maka harus dituangkan dalam Peraturan KPU, itu kan mandat yang seharusnya cukup tegas pada KPU untuk menyusun detail-detail teknikalitas pelaksanaan e-rekap,” terang Pramono.

Sebagaimana diketahui, KPU mewacanakan penggunaan sistem rekapitulasi hasil suara berbasis elektronik pada Pilkada 2020 mendatang.

Sebanyak 270 wilayah akan menggelar pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada 23 September 2020.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan pada 29 September-1 Oktober 2020.

Sedangkan, rekap tingkat Provinsi untuk pemilihan gubernur, dilaksanakan tanggal 3-5 Oktober 2020. (Uli)