KPPI Usul Caleg Perempuan Isi Nomor Urut 1

FOTO: detik.com/indolinear.com
Sabtu, 27 Juni 2020
KONTEN MILIK PIHAK KETIGA. BERISI PRODUK BARANG, KESEHATAN DAN BERAGAM OBAT KECANTIKAN. MARI JADI PENGGUNA INTERNET SEHAT DAN CERDAS DENGAN MEMILAH INFORMASI SESUAI KATEGORI, USIA DAN KEPERLUAN.
loading...

Indolinear.com, Jakarta – Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPPI) berharap agar keterwakilan perempuan di parlemen dapat terpenuhi 30 persen. KPPI mengusulkan agar RUU Pemilu mengatur penempatan 30 persen perempuan di nomor urut 1.

“Bagaimana menempatkan 30 persen perempuan dalam nomor urut 1 di minimal 30 persen dapil oleh setiap peserta pemilu. Kalau kemudian nanti parpol tidak bisa menempatkan perempuan minimal 30 persen dapil pada nomor urut 1, saya pikir ini bisa dibuatkan sanksinya,” kata Ketua Umum KPPI Dwi Septiawati Djafar dalam diskusi bertajuk ‘RUU Pemilu: Di Mana Kebijakan Afirmasi Keterwakilan Perempuan?’ yang disiarkan secara daring di YouTube Perludem, Jumat (26/6/2020).

“Saya pikir ini adalah one push button, satu titik yang ketika ini bisa direalisasikan mudah-mudahan akan bisa membawa hal-hal yang lainnya,” sambungnya, dilansir dari Detik.com (26/06/2020).

Selain itu, pihaknya mengusulkan agar secara regulasi keterwakilan 30 persen perempuan di tiap dapil pada pencalonan anggota DPR, DPRD kabupaten/provinsi tidak hanya diatur di PKPU, tapi juga diatur di undang-undang. Hal itu, menurutnya, untuk memaksa parpol menempatkan 30 persen keterwakilan perempuan.

“Cukup memaksa parpol–dalam tanda kutip–pada pemilu kemarin bahwa 30 persen perempuan menjadi bukti dalam verifikasi, kemudian 30 persen jumlah caleg perempuan dalam setiap dapil itu memaksa parpol menempatkan 30 persen kalau tidak tidak bisa ikut berkompetisi di dapil itu,” katanya.

Tak hanya itu, dia juga mengusulkan agar perempuan yang maju ke politik memiliki latar belakang pemahaman isu-isu perempuan dan keberpihakan perempuan. Ia menyarankan agar di UU Pemilu nantinya dapat diatur tentang penggunaan merit system dalam proses pencalonan.

Merit system yang dimaksud adalah mewajibkan syarat keanggotaan partai politik minimal 2 tahun sebelum masa pencalonan atau pencalegan. Hal itu agar calon yang maju ke pemilihan memiliki latar belakang politik yang mumpuni.

“Jadi tidak ujug-ujug tiba masanya datang terdaftar sebagai anggota parpol, mendapatkan KTA, dan langsung terdaftar sebagai caleg dengan nomor yang bagus pula dengan kemudian menyingkirkan perempuan-perempuan aktivis yang sudah berjuang dengan partai politik itu,” tuturnya.

KPPI sebelumnya menyampaikan surat ke DPR terkait usulan tersebut. Dwi berharap dapat diundang ke DPR terkait usulan tersebut. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengatakan akan mengundang KPPI supaya dapat menyampaikan usulannya.

“Saya kira nanti kami tunggu kalau ada bahasan tertulisnya. Kami mungkin nanti pada dalam kesempatan RDP mungkin ada sesi khusus untuk kelompok perempuan untuk menyampaikan aspirasi. Nanti saya cek juga surat yang disampaikan,” kata Doli.

Mau tahu siapa saja Caleg Perempuan di DPRD Kota Bekasi Periode 2019-2024? Mereka berasal dari beragam partai dan peraturan yang mewajibkan harus ada keterwakilan perempuan dalam parlemen.(Uli)

INFORMASIKAN PADA SAHABAT: