Komisi II DPR Minta Masukan soal Pertanahan ke Sekda Kabupaten

FOTO: indolinear.com
Kamis, 17 Januari 2019

Indolinear.com, Kabupaten Tangerang – Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kamis, (17/01/19). Kunjungan rombongan Komisi II ini untuk meminta masukan terkait rencana  penyusunan Rancangan Undang-undang Pertanahan.

Rombongan Komisi II ini yang  dipimpinan  DR. H. Mardani Ali Sera, M.Eng. Rombongan diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Drs. H. Moch. Maesyal Rasyid, di Ruang Rapat Wareng Lantai III Gedung Bupati Tangerang.

Turut mendapingi Sekda yakni Direktur Penanganan Perkara Pertanahan dan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN RI Ketut Mangku, A.Ptnh, SH, MH, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Ibu Andi Tanri Abeng dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang Himsar, A.Ptnh, serta sejumlah pejabat Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.

Dalam pemaparanya Mardani Ali Sera mengatakan, tujuan rombongan Komisi II datang ke Kabupaten Tangernag untuk menggali permasalahan di daerah. Selain itu, Komisi II DPR juga sedang melakukan proses pembahasan tingkat I terkait penyusunan Rancangan Undang-undang Pertanahan.

“Kami melihat Kabupaten Tangerang ini punya banyak potensi, terkait dengan luas wilayahnya, untuk itu kami ingin menggali permasalahan yang ada khususnya terkait PTSL,” ujar Mardani.

Dalam kesempatan itu, Mardani menyampaikan aspresiasinya kepada jajaran Pemkab Tangerang. menurutnya, di Kabupaten Tangerang ini sudah 2 kali dilaksanakan PTSL yakni tahun 2017 dan 2018, secara keseluruhan berdasarkan DHKP satu juta lebih, yang sudah terdaftar 716.000.

“Target kita tahun 2023 Kabupaten Tangerang sudah terpetakan semua dan mudah-mudahan masyarakatnya juga antusias memberikan berkasnya kepada kami untuk melaksanakan pensertifikatan.” papar Himsar.

Sedangkan Sekda Moch. Maesyal Rasyid memaparkan kondisi geografi Kabupaten Tangerang. Dia berharap, paparannya tentang kondisi masyarakat Kabupaten Tangerang bisa  menjadi masukan kepada DPR agar lebih memprioritaskan persoalan tanah di Kabupaten Tangerang.

Baca Juga :  Volume Sampah Pada Saat Lebaran Meningkat 20 Persen

“Dengan program Pendaftaran Tanah Sistemasis Lengkap (PTSL) sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 02 Tahun 2018, Alhamdulillah mendapatkan respon positif dari masyarakat serta dapat membantu masyarakat dalam administrasi pertanahan. Dengan manfaat program PTSL dapat membantu masyarakat dalam mengadministrasian tanah menjadi kepemilikannya,” jelas sekda yang akrab disapa Rudi.(pde)

%d blogger menyukai ini: