Kewenangan LPSE Kabupaten Tangerang Beralih ke UKPBJ Setda

FOTO: Eksklusif Setda Kabupaten Tangerang for indolinear.com
Senin, 12 April 2021
loading...

Indolinear.com, Kabupaten Tangerang – Fungsi dan kewenangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tangerang kini beralih ke Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tangerang. Sebelumnya, kewenangan LPSE berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang.

Peralihan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan UKPBJ di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Peraturan Bupati Tangerang Nomor 108 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.

Salah satunya adalah kewajiban daerah untuk membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa  (UKPBJ) yang berfokus mengurusi pengadaan. UKPBJ adalah transformasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang di antaranya memiliki peran melakukan pembinaan, pemilihan penyedia, dan pengelolaan sistem informasi.

“Unit ini merupakan sebuah unit permanen struktural yang diisi oleh orang yang kompeten dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.” kata Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Tangerang Iskandar Ishak, Senin (5/4/2021).

Pemerintah, lanjut dia, dalam hal ini Kemendagri telah menandatangani dan menyetujui dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 112 Tahun 2018. Peraturan tersebut merupakan revisi atas Permendagri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pasalnya, peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan.

Dalam revisi ini, pemerintah juga mengambil beberapa terobosan agar pengadaan barang dan jasa bisa lebih cepat dengan akan bertransformasinya ULP menjadi UKPBJ, sebuah unit organisasi yang bersifat permanen yang di antaranya memiliki peran untuk melakukan pembinaan, pemilihan penyedia, dan pengelolaan sistem informasi.

“Harapannya Permendagri terbaru ini akan mengantarkan pengadaan yang lebih baik dan signifikan, terlebih bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Dan demi memaksimalkan peran layanan pengadaan barang/jasa, maka LPSE yang ada di Diskominfo yang tadinya terpisah dari ULP/ Bagian Pengadaan Barang/Jasa, kewenangan dan tupoksinya ditarik ke Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Tangerang,” tutur Iskandar.

Kepala Sub Bagian Pengelolaan LPSE Setda Kabupaten Tangerang Deki Kusumayadi menambahkan, dengan terintegrasinya LPSE ke dalam UKPBJ atau Bagian Pengadaan Barang/Jasa, diharapkan dapat lebih meningkatkan layanan pengadaan secara elektronik dalam pengadaan barang/jasa dan mempunyai kemampuan sebagai pusat layanan secara elektronik secara keseluruhan di Kabupaten Tangerang.(ADV)