Ketua RW Di Bekasi, Rela Tidak Tidur Demi Salurkan Bansos

FOTO: ayobandung.com/indolinear.com
Senin, 4 Mei 2020

Indolinear.com, Bekasi – Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kota Bekasi banyak dikeluhkan, terutama bagi warga yang belum menerimanya.

Ragam persoalan pun hadir, mulai dari sosialisasi yang kurang hingga ketidaksinkronan data di lapangan. Tak sedikit mereka menyebut bahwa bansos Pemkot Bekasi salah sasaran. Mereka yang dikirimi sembako datang dari kategori berduit.

Sementara yang memang layak, terpaksa gigit jari. Segala umpatan bukan hanya tertuju pada Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, juga para Ketua RW.

Kisah Ketua RW 14 Kelurahan Bekasi Jaya Muhammad Tahrir ini mungkin bisa membuka mata. Mereka pun sebenarnya memperjuangkan hak warga, bahkan hingga hal paling sederhana sekalipun.

“Saya terpaksa tidak tidur hanya untuk input data secara online,” kata Tahrir, dilansir dari Ayobandung.com (03/05/2020).

Dia menceritakan kendala yang dialaminya terkait sistem input data secara online di aplikasi Sapa Warga milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Seperti diketahui, bansos tak hanya berasal dari Pemkot Bekasi saja, tapi juga pemerintah pusat dan Pemprov Jabar.

“Masuk server aplikasi itu berebutan. Harus tengah malam, dini hari,” ujarnya.

Hampir setiap hari dia mencoba memasukkan data warga ke aplikasi tersebut meski tidak selalu berhasil. Satu hal yang menjadi semangat Tahrir adalah ia mengemban amanat, tanggung jawab terhadap warga yang memang layak mendapat bantuan.

“Dua malam didapat 14 KK tambahan yang berhasil diinput. Alhamdulillah pas bisa masuk server, senangnya,” kata dia.

Kendala yang dihadapi ia yakini juga dialami para Ketua RW lainnya. Ditambah, tidak semua mengerti cara menggunakan aplikasi online lantaran faktor usia.

“Harus dengan kesabaran untuk bisa masuk (server). Kita sadar kemampuan server Pemkot maupun Pemprov, tapi kita usahakan terus sampai pendaftaran dinyatakan ditutup,” ujar Tahrir.

Perjuangan yang hampir sama pun dialami seorang Ketua RW di Kelurahan Duren Jaya, Hardi. Dia bahkan sempat beradu argumen dengan pihak kelurahan lantaran ada warganya yang tidak terdaftar sebagai penerima bansos.

“Padahal sudah ada datanya di saya, tapi kenapa pas divalidasi namanya enggak keluar. Warganya benar-benar enggak mampu butuh bansos,” katanya.

Hardi rela bolak balik hanya demi memperjuangkan hak warga, sesuai dengan arahan Wali Kota dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Terutama mereka yang tidak memiliki KTP Kota Bekasi.

Tantangan paling besar memang ada pada kelompok pendatang di mana validasi data umumnya disesuaikan dengan KTP dan Kartu Keluarga.

“Warga saya yang layak terima bantuan bisa dibilang 30%-nya pendatang. Belum lagi banyak yang gaptek enggak tahu caranya daftar online, enggak punya kuota, ya harus saya yang bantu isi datanya,” ujar Hardi.

Meski lelah dan ‘babak belur’ diprotes warga, dia mengaku ikhlas. Perannya sebagai Ketua RW dibutuhkan saat ini karena warga bergantung asa pada dirinya. Sekalipun hanya sekadar paket sembako.

“Prinsip kemanusiaan yang selalu saya utamakan. Dikomplain sudah biasalah, namanya urusan perut. Saya cuma yakinkan ke mereka kalau saya serius ingin membantu,” katanya. (Uli)

INFORMASIKAN PADA SAHABAT:

INDOLINEAR.TV