Kepala Bappenas Menegaskan Lokasi Ibu Kota Negara Menunggu Pengumuman Jokowi

FOTO: tribunnews.com/indolinear.com
Jumat, 23 Agustus 2019

Indolinear.com, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menegaskan lokasi Ibu Kota Negara akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Bambang Brodjonegoro menanggapi komentar Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang menyebut bahwa lahan di kawasan Kalimantan Timur telah dipilih pemerintah untuk lokasi Ibu Kota.

“Nanti kita tunggu saja pengumuman dari presiden,” ucap Bambang saat ditemui di di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, dilansir dari Tribunnews.com (22/8/2019).

Namun demikian, Bambang yang tak membenarkan itu juga tak menyangkal saat Kalimantan Timur ditanya sebagai alternatif pilihan.

“Tunggu pernyataan dari presiden. Itu pintar-pintar wartawan saja, tapi tunggu pengumuman dari presiden,” jelas Bambang.

Dikabarkan sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengungkapkan ibu kota baru akan dibangun di Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, siang ini.

“Iya, Kaltim benar, tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana yang belum,” ucap Sofyan.

Kriteria lokasi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menegaskan, ibu kota baru tidak akan dibangun di Samarinda dan Balikpapan.

Hal itu disampaikan Bambang menjawab soal Ibu Kota yang dipastikan pindah di Kalimantan Timur.

“Ya pokoknya di tempat yang belum ada kegiatan, maksudnya tanah kosong. Jadi lokasinya (red-Ibu Kota baru) bukan di Samarinda atau Balikpapan, itu kota yang sudah berjalan ya,” kata Bambang saat ditemui di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Bambang pun memastikan, ibu kota baru tersebut akan berlokasi di lahan yang memiliki akses mudah terhadap pelabuhan dan juga bandar udara yang sudah ada.

Sehingga, pembangunan ibu kota baru, tak perlu turut membangun pelabuhan dan bandara.

“Ini kita kan membangun kota ini harus efektif dan efisien. Jadi kita akan manfaatkan bandara yang sudah ada, pelabuhan yang sudah ada, jadi tidak perlu membangun bandara baru hanya untuk kota tersebut, itu intinya,” ungkap Bambang.

Bambang menegaskan, ibu kota baru ini akan dibangun di lahan kosong dan dekat dengan kota fungsional.

“Jadi kota baru, dari dulu kita ngomongnya kota baru. Bukan kota yang sudah berjalan. Kota baru, dibangun terletak dekat dengan kota yang sudah existing, yang sudah ada infrastrukturnya gitu loh. Jadi tanah kosong, tapi bukan tanah kosong yang jauh dari mana-mana. Dia tanah kosong yang tidak terlalu jauh dari kegiatan kota yang fungsional,” jelas Bambang.

Dikabarkan sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengungkapkan ibu kota baru akan dibangun di Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, siang ini.

“Iya, Kaltim benar, tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana yang belum,” ucap Sofyan.

Referendum

Mantan Wakil Gubernur Jakarta, Sandiaga Uno menilai setiap masyarakat Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk menyampaikan pendapatnya mengenai rencana pemindahan ibu kota yang berkali-kali disampaikan Presiden Joko Widodo.

Oleh karena itu Sandiaga mengusulkan agar dilakukan referendum atau jajak pendapat kepada seluruh warga Indonesia apakah setuju dengan rencana pemindahan ibu kota tersebut.

Karena menurutnya pemindahan ibu kota bukan sekadar pemindahan lahan tetapi turut berdampak bagi kegiatan ekonomi masyarakat mulai dari kelas bawah hingga kelas atas.

“Pemindahan ibu kota bukan sekadar pemindahan fisik lahan, tapi itu adalah sebuah pemikiran strategis yang menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara untuk menyampaikan pandangannya soal itu.”

“Saya melihatnya perlu ada referendum yang disampaikan seluruh rakyat Indonesia apakah setuju dengan pemindahan ibu kota sehingga masyarakat menjadi bagian dari pengambilan sebuah keputusan,” ungkap Sandiaga dalam diskusi yang digelar PAN di Gedung Joeang 45, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Sandiaga mengusulkan referendum bisa dilakukan mulai tahun 2019 ini karena menurutnya anggaran pemindahan ibu kota belum tercatat dalam RAPBN 2020 yang disampaikan dalam sidang tahunan MPR RI tanggal 16 Agustus 2019 lalu.

Pria yang mencalonkan diri sebagai cawapres di Pilpres 2019 bersama Prabowo Subianto ini juga meminta pemerintah tidak membuat publik bingung dengan terlalu banyak melontarkan isu soal pemindahan ibu kota.

“Kalau boleh bilang kita harus kembali ke laptop, karena belum ada di RAPBN 2020 maka agenda pemindahan ibu kota tak jadi prioritas. Hal itu harus diletakkan di samping terlebih dahulu dan kembali pada fokus perbaikan ekonomi Indonesia yang semakin melambat perlahan,” pungkas Sandiaga.

Jokowi masih merahasiakan

Presiden Joko Widodo membantah Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang menyebut Ibu Kota akan pindah ke Kalimantan Timur.

Jokowi menegaskan bahwa pemerintah belum menentukan provinsi yang akan menjadi ibu kota baru karena masih ada kajian yang belum komplet.

“Masih tunggu satu atau dua kajian,” kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019).

Presiden enggan menjelaskan lebih detil apa kajian yang belum komplet itu. Namun, menurut dia, kajian tersebut sampai saat ini belum ia terima.

Oleh karena itu, belum ada keputusan dan pengumuman soal lokasi persis ibu kota baru. Pemerintah baru sebatas menentukan bahwa ibu kota pengganti DKI Jakarta akan ada di Pulau Kalimantan.

“Akan kita umumkan pada waktunya, masih nunggu kajian, tinggal satu, dua kajian belum disampaikan kepada saya,” kata Jokowi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyebut, lokasi ibu kota baru itu berada di Provinsi Kalimantan Timur. “Iya Kaltim, benar,” ujar Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Namun, Sofyan masih mengunci rapat di mana persisnya lokasi ibu kota baru tersebut. Dia tak ingin membocorkan lokasi tersebut sebelum memastikan ketersediaan lahan di lokasi itu.

“Tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana,” kata Sofyan.

Presiden Jokowi sebelumnya telah mengumumkan secara resmi rencana pemindahan ibu kota dalam pidato kenegaraan yang disampaikan saat Sidang Bersama DPD dan DPR 2019 pada 16 Agustus 2019.

Jokowi meminta izin kepada legislatif untuk memindah ibu kota ke Kalimantan dengan alasan pemerataan pembangunan. Pemerintah berharap pemindahan ibu kota membuat pembangunan tidak lagi berpusat ke Jawa atau Jakarta, tapi juga menyebar ke daerah lain. Presiden Jokowi juga berjanji pemindahan ibu kota tidak menggunakan dana APBN besar-besaran. (Uli)