Kementerian PAN-RB Evaluasi Zona Integritas DPMPTSP Kabupaten Tangerang

FOTO : Eksklusif DPMPTSP Kabupaten Tangerang for Indolinear.com
Senin, 16 November 2020
loading...

Indolinear.com, Kabupaten Tangerang – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) melaksanakan evaluasi Zona Integritas atas unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang. Evaluasi dilakukan dengan metode daring melalui aplikasi Zoom, Rabu (11/11/2020).

Desk evaluasi tersebut bagian dari Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan desk evaluasi mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sebelum desk evaluasi dilakukan, Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah menyampaikan permohonan kepada Kementerian PAN-RB tentang Usulan Unit Kerja Berpredikat WBK dan WBBM.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Tangerang Nono Sudarno, ST, MSi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah siap membangun Zona Integritas, salah satunya di OPD DPMPTSP. “Dalam pembangunan Zona Integritas ada enam area perubahan, mulai dari manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelas Nono.

DPMPTSP Kabupaten Tangerang, lanjut dia, sudah melakukan beberapa upaya dalam menyosialisasikan Zona Integritas kepada publik. Sosialisasi gencar dilaksanakan terutama melalui media sosial dan alat peraga. Sesudah pembangunan Zona Integritas, ada sejumlah perubahan signifikan di DPMPTSP Kabupaten Tangerang.

Perubahan-perubahan itu di antaranya meningkatnya kesadaran akan pentingnya pelaksanaan pelayanan publik sebagai barometer penilaian instansi maupun secara individu, serta adanya motivasi aparatur untuk menunjukkan kompetensi dan dedikasi aparatur dalam melaksanakan pelayanan.

“Dari segi penataan tatalaksana, sekarang ini dokumen permohonan di-upload melalui aplikasi SiPinter dan tanda tangan elektronik. Sebelumnya, berkas persyaratan menumpuk dan tanda tangan basah pada dokumen. Sementara itu, dari segi penataan sistem manajemen SDM, sebagian besar pegawai telah mengikuti diklat teknis terkait pelayanan publik dan perizinan baik secara tatap muka maupun secara virtual,” kata Nono.

Kemudian, pada penguatan akuntabilitas, terlaksananya program dan kegiatan monev terhadap pelayanan kinerja da realisasi akuntabilitas kinerja secara terjadwal dan berkesinambungan. Dari segi peningkatan kualitas pelayanan publik, standar pelayanan telah terpublikasi secara baik dan mudah didapatkan melalui media cetak dan tayangan, serta peningkatan signifikan terkait hasil kepuasan masyarakat terhadap pelayanan semakin meningkat.(ADV)

INFORMASIKAN PADA SAHABAT: