Kemenag Membeberkan Alokasi Anggaran Rp33 Miliar Untuk Diklat Tenaga Administrasi

FOTO: tribunnews.com/indolinear.com
Minggu, 28 Juni 2020
loading...

Indolinear.com, Jakarta – Kepala Biro Perencanaan Setjen Kementerian Agama Ali Rokhmad mengatakan anggaran Rp 33 miliar dialokasikan untuk Diklat Tenaga Administrasi dengan peserta berjumlah 4.030 orang.

Penegasan ini disampaikan Ali merespon catatan atas salah ketik pada bahan pembahasan raker DPR yang disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Gerindra Abdul Wahib.

Dalam bahan rapat tersebut, tertulis bahwa anggaran diklat itu diperuntukkan hanya untuk 4 orang.

Catatan tersebut segera ditindaklanjuti dan diperbaiki untuk dapat dibahas kembali dengan Komisi VIII.

“Bukan 4 orang. Anggaran sebesar tiga puluh tiga miliar itu untuk 4.030 orang,” ujar Ali Rokhmad melalui keterangan tertulis, dilansir dari Tribunnews.com (27/06/2020).

“Total anggaran itu juga tersebar di 15 satuan kerja, yaitu Pusdiklat Tenaga Administrasi dan 14 Balai Diklat Keagamaan yang ada di seluruh Indonesia,” kata Ali.

Menurut Ali, anggaran sebesar itu akan diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama dengan target output sebanyak 4.030 orang.

Kegiatannya terdiri atas Diklat Kepemimpinan Tingkat II dengan indeks harga per orang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan sebesar Rp 30.261.000,- per orang, Diklat Kepemimpinan Tingkat III dengan indeks sebesar Rp 22.125.000,- per orang dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dengan indeks sebesar Rp 20.230.000,- per orang.

Selain itu, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk Diklat Teknis Tenaga Administrasi dan Diklat Tenaga Fungsional Administrasi.

“Jadi itu merupakan program kediklatan bagi penguatan kapasitas SDM di Kemenag, khususnya bagi SDM dalam bidang tata kelola SDM, keuangan, perancanaan, penelitian, widyaiswara, statistisi, dan lainnya” jelas Ali Rokhmad.

Salah satu komponen biaya yang signifikan dalam komponen anggaran kegiatan tersebut adalah biaya transportasi.

Sebab, peserta diklat berasal dari lintas provinsi.

Saat ini, Balai Diklat Keagamaan belum ada di setiap provinsi. Ali mencontohkan peserta diklat dari NTT, yang harus mengikuti diklatnya di Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Demikian juga aparatur Kemenag Kalbar dan Banten, ikut diklat di Jakarta.

“Anggaran ini sudah dialokasikan seefisien mungkin. Kemudian juga sudah dilakukan program diklat jarak jauh dan diklat di tempat kerja untuk menjangkau lebih banyak aparatur dibandingkan dengan pelaksanaan diklat reguler,” kata Ali. (Uli)

INFORMASIKAN PADA SAHABAT: