Kaukus Parlemen Perempuan RI Kecam Ujaran Pelecehan Seksual

FOTO: beritasatu.com/indolinear.com
Minggu, 13 September 2020
loading...

Indolinear.com, Jakarta – Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) RI mengecam terjadinya ujaran bernada pelecehan seksual menjelang digelarnya Pilkada serentak pada akhir tahun 2020 ini.

“Menanggapi terjadinya ujaran bernada pelecehan seksual secara verbal terhadap beberapa bakal calon kepala daerah perempuan yang bertarung di Pilkada 2020, Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia mengambil sikap menolak segala bentuk pelecehan seksual baik verbal maupun fisik, terhadap bakal calon kepala daerah perempuan di Pilkada 2020,” ungkap Ketua KPP RI Diah Pitaloka, dalam pernyataan yang juga ditandatangani Sekjen Luluk Nur Hamidah, Sabtu (12/09/2020).

KPP RI mengungkap di Pilkada serentak 2020 yang digelar di 270 daerah, tidak sedikit bakal calon kepala daerah perempuan yang ikut berlaga. Berdasarkan data yang dikutip dari laman infopemilu.kpu.go.id, bakal calon kepala daerah perempuan berjumlah 156 orang. Maka itu, ajang pilkada diharapkan dapat menempatkan seluruh bakal calon kepala daerah (Cakada) dalam posisi yang setara dan berdaya tanpa memandang perbedaan latar belakang, termasuk gender.

Namun disayangkan, sejumlah pihak justru melakukan tindakan diskriminatif dengan melontarkan ucapan bernada pelecehan seksual verbal yang ditujukan kepada bakal calon kepala daerah perempuan. Hal ini jelas bertentangan dengan komitmen Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan sejak tahun 1984.

“Secara mendasar, ucapan bernada pelecehan seksual itu sekaligus mengingkari eksistensi perempuan sebagai manusia yang setara dan berdaya,” imbuh Diah, dilansir dari Beritasatu.com (12/09/2020).

Karenanya, KPP RI meminta semua pihak untuk menghargai proses demokrasi dengan mengedepankan sikap saling menghargai dan mengedepankan semangat kontestasi yang sehat, fair, dan non diskriminasi dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.

Selain itu, diharap semua pihak hendaknya dapat menerima dan menghargai bahwa hak politik perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.

KPP RI juga meminta kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menerapkan aturan yang melarang penggunaan narasi, ujaran, ataupun tindakan lain baik verbal maupun nonverbal yang bersifat melecehkan secara seksual ataupun mencederai harkat dan martabat kemanusiaan terhadap kandidat khususnya perempuan.

“Kami juga meminta masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses demokratisasi khususnya Pilkada 2020 agar benar-benar menjadi momentum untuk memilih calon kepala daerah yang berkualitas secara demokratis, jujur, dan berkeadilan,” pungkasnya. (Uli)

INFORMASIKAN PADA SAHABAT: