Kabupaten Lebak Imbau Warga Gunakan Hak Pilihnya di Pilkada

antaranewscom/indolinear.com
Kamis, 23 November 2017
loading...

Indolinear.com, Lebak – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, menargetkan masyarakat yang berpartisipasi dalam memilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) bupati dan wakil bupati Lebak mencapai 80 persen.

“Kami minta warga agar menggunakan hak pilih pilkada pada 27 Juni 2018,” kata Komisioner KPU Kabupaten Lebak Cedin Rosyad Nurdin di Lebak.

Untuk mendongkrak partisipasi hak suara pilkada, pihaknya terus mengoptimalkan kegiatan sosialisasi agar target 80 persen bisa tercapai.

Kegiatan sasaran sosialisasi itu antara lain masyarakat, institusi pendidikan, lembaga keagamaan, instansi pemerintah dan berbagai pekerja profesi.

Diperkirakan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada pilkada tidak jauh dengan Pilpres 2014 yakni sekitar 914.375 jiwa.

Dari 914.375 jiwa yang masuk DPT memberikan hak pilihnya di 1.897  tempat pemungutan suara (TPS) di 345 desa/kelurahan yang ada di 28 kecamatan.

“Kami berharap masyarakat menyukseskan pilkada dengan menggunakan hak politiknya,” katanya menjelaskan.

Menurut dia, partisipasi masyarakat yang akan mencoblos pada pilkada nanti cukup besar karena dinilai penting untuk menentukan nasib lima tahun ke depan.

Masyarakat Lebak menginginkan kepala daerah yang terpilih mampu meningkatkan kesejahteran dan kehidupan yang lebih baik.

“Kami minta masyarakat tidak golput dan memberikan hak suara pada pilkada,” katanya.

Bupati Lebak Iti Octavia mengajak masyarakat menggunakan hak pilih pada pilkada karena kewajiban untuk menentukan pembangunan lima tahun.

Penyelenggaraan pilkada untuk memilih pemimpin yang memiliki legitimasi guna membawa kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap warga yang cinta Tanah Air dapat berpartisipasi untuk menentukan nasib lima tahun ke depan,” ujarnya menjelaskan.

Bupati juga mengatakan pemerintah daerah memfasilitasi anggaran pilkada untuk pengamanaan, penyelenggaraan dan pengawasan.

Bahkan, anggaran pilkada melalui kesekretariatan di KPU Rp65,5 miliar, Panwaslu, termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rp9,2 miliar.

Begitu pengamanan Kepolisian Rp1,2 miliar dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Rp500 juta.

“Kami berharap pilkada berjalan damai, lancar dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat,” katanya. (Gie)