JK Minta Mensos Carikan Tempat Layak Untuk Pencari Suaka Di Kalideres

FOTO: tribunnews.com/indolinear.com
Kamis, 5 September 2019

Indolinear.com, Jakarta – Keberadaan pencari suaka di pengungsian Kalideres, Jakarta Barat‎ menjadi perhatian Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menyangkut keberadaan mereka, Jusuf Kalla ‎mengaku sudah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Terlebih rencananya dalam minggu ini, pemerintah bakal memutuskan nasib dari para pencari suaka tersebut.

“Saya sudah bicara dengan Gubernur Anies kemarin. Saya minta Menteri Sosial cari fasilitas yang lebih manusiawi. Lalu kerja sama dengan UNHCR untuk hal tersebut. Nanti satu dua hari kita selesaikan,” ungkap Jusuf Kalla, dilansir dari Tribunnews.com (04/09/2019).

Jusuf Kalla memastikan para pencari suaka akan mendapat tempat yang layak.

Terlebih umumnya mereka berasal dari daerah dingin.

“Umumnya mereka berasal dari daerah dingin, enggak kuat di panas. Di Aganistan, Iran, Somalia jadi pemerintah mencari solusi yang baik,” tambah dia.

Sebelumnya Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah tidak secara tegas menerima atau menolak usulan perpanjangan masa pengungsian di Kalideres yang diusulkan UNHCR.

Dia menyebut kesepakatan batas tinggal di Kalideres berakhir 31 Agustus 2019.

Cari lokasi baru

Permasalahan para pencari suaka yang hingga kini masih tempati lahan bekas Kodim Kalideres, Jakarta Barat.

Padahal hak mereka menempati sudah lewat tenggat waktu yang diberikan, yakni per 31 Agustus 2019.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa pemerintah pusat selaku pemilik kewenangan sedang mencarikan tempat baru bagi mereka menetap sementara.

“Saya koordinasi dengan pemerintah pusat, mereka juga sedang mencari tempat baru. Kita tunggu,” ujar Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.

Menurut Anies, Pemprov DKI sudah berupaya membantu pencari suaka dari sisi kemanusiaan. Seperti dengan memberikan bantuan berupa makanan, air mineral hingga aliran listrik.

Tapi bantuan Pemprov hanya bisa sebatas itu saja. Sebab soal solusi dari permasalahan mereka, kewenangannya dimiliki oleh pemerintah pusat dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

“Karena dari sisi kami, yang bisa kita lakukan adalah aspek kemanusiaan. Tetapi kalau solusi terhadap mereka sendiri itu di luar kewenangan kita. Justru kita nanti melampaui,” ujar dia.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan masih ada ratusan pencari suaka yang bertahan di lahan bekas Kodim Kalideres, Jakarta Barat.

Hal itu berkurang lantaran NHCR sudah membantu mencarikan mereka rumah sewa untuk ditempati.

Setidaknya, UNHCR telah membantu memfasilitasi 500 orang. Masih ada 300 orang lagi yang bertahan di eks Kodim Kalideres.

“Pekerjaan pemindahan itu belum selesai semua dari UNHCR. Mereka belum tuntas memindahkan 300 lebih orang di sana, memfasilitasi sewa tempat atau kos,” kata Taufan. (Uli)