Jenderal Listyo Sigit Prabowo Meninjau Sentra Vaksinasi Di Universitas Bhayangkara   

FOTO: wartakota.tribunnews.com/indolinear.com
Minggu, 1 Agustus 2021
loading...

Indolinear.com, Bekasi – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung meninjau sentra vaksinasi, sasaran 1.100 mahasiswa dan masyarakat umum dengan vaksin merek Sinovac yang digelar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Kota Bekasi, Sabtu (31/07/21).

Kedatangan orang nomor satu di lingkungan Polri itu, juga disambut oleh para Alumni AKABRI 91 yang sudah menunggu di lokasi bersama dengan Rektor Ubhara (Universitas Bhayangkara) Bambang Karsono, beserta jajaran pemerintahan, Polres Metro Bekasi Kota, dan Dandim 0507/Bks.

Sementara itu, kegiatan vaksinasi tersebut juga dalam rangka mendukung percepatan vaksinasi secara nasional yang merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam rangka mempercepat herd immunity kepada masyarakat.

“Tentunya saya sangat mengapresiasi kerjasama dari rekan yang tergabung di dalam aliansi BEM, dan khususnya rekan-rekan yang tergabung dalam batalyon Bhara Daksa yang hari ini telah mambantu melaksanakan dan memprakarsai akselerasi terkait dengan vaksinasi massal,” ucap Listyo.

Menurutnya, dalam rangka hari jadi Batalyon Bhara Daksa yang ke-30 ini, ia mengapresiasi atas keikutsertaan para mahasiswa menjadi relawan dalam kegiatan vaksinasi nasional.

“Kami sangat senang bahwa kolaborasi ini bisa dilaksanakan dan tadi disampaikan tidak akan berhenti sampai di sini dan akan dilaksanakan terus di beberapa wilayah dan tentunya kami sangat senang melihat adik-adik mahasiswa siap dan mau menjadi relawan dengan kemampuan yang dimiliki,” ucapnya.

Tak hanya itu, Batalyon Bhara Daksa bersama Aliansi 7 elemen Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara juga turut bekerjasama dalam menyukseskan acara tersebut.

“Ini menjadi hal yang baik yang bisa kita sinergitaskan,” ujarnya, dilansir dari Wartakota.tribunnews.com (31/07/2021).

Di sisi lain, Rektor Universitas Bhayangkara Kota Bekasi Bambang Karsono mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik kerjasama yang diberikan jajaran Polri kepada universitasnya dalam menggelar vaksinasi.

“Itulah kegiatan kita yang didukung sepenuhnya oleh pak Kapolres dan pemerintah setempat,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kategori anak usia 12-17 tidak dibedakan berdasarkan wewenang tingkat kabupaten/Kota atau provinsi.

“Jadi untuk masalah vaksin di Jawa Barat ini tidak ada peribahasa tanggung jawab kabupaten/kota atau tanggung jawab Jawa Barat,” kata Uu dalam keterangannya.

“Begitu juga untuk anak SMA atau SMP, tidak ada bedanya. Pokoknya semua masyarakat Jawa Barat yang usianya di atas 12 tahun ini jadi target pemerintah untuk divaksin,” ungkapnya.

Di sisi lain, ini sebagai tanggapan dari rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang fokus terlebih dahulu melakukan vaksinasi untuk pelajar SMP sederajat.

“Target ini target kabupaten/kota dan juga provinsi, masalah vaksin bisa kolaborasi, kalau ada dari kabupaten ya kabupaten, provinsi ya provinsi, jadi saling mengisi, tidak ada perbedaan,” ujarnya.

“Kemarin juga di tempat yang lain banyak pelajar SMA divaksin, di Cimahi dan yang lainnya. Oleh karena itu tidak ada tanggung jawab sektorial,” ucapnya.

Sebelumnya dikabarkan, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan untuk sementara ini pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 kategori pelajar tingkat SMA pihaknya masih berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

“Kalau SMA di Kota Bekasi kita belum dapat melakukan proses vaksinasi Covid-19, Karna nantinya kita akan meminta pertimbangan terlebih dahulu terhadap Pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Karena untuk tingkat SMA di Kota Bekasi merupakan kewenangan yang dipegang oleh Provinsi Jawa Barat,” ucapnya.

Dengan kata lain, ia bersama pihaknya masih menunggu keputusan dari Pemprov Jabar, maka pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terlebih dahulu difokuskan untuk kategori pelajar SMP sederajat.

“Ya, kita prioritaskan untuk program vaksinasi ini di SMP dulu didalam pelaksanaannya, Sebab ranah SMA bukan di wewenang kita untuk kita melakukan kebijakan vaksin di dalam pelaksanaannya,” ucapnya. (Uli)