Ini Kata GKR Hemas Soal Peran Perempuan Dalam Demokrasi

FOTO: detik.com/indolinear.com
Kamis, 29 Oktober 2020
loading...

Indolinear.com, Yogyakarta – Senator sekaligus permaisuri Kasultanan Yogyakarta, GKR Hemas, mengungkapkan pernyataannya soal keterwakilan perempuan di parlemen yang cenderung menurun.

“Meskipun kualitas meningkat, namun demokrasi menghendaki mayoritas suara menentukan keputusan akhir,” ujar Hemas saat Pelatihan Sekolah Demokrasi Insan Cita di Hotel Sofyan Jakarta, dilansir dari detik.com (28/10/2020).

“Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, DPR dan DPD, diperlukan agar kepentingan perempuan tersuarakan dalam penyusunan kebijakan, program, terlebih soal anggaran yang berimplikasi pada hajat hidup orang banyak, tak terkecuali perempuan Indonesia yang berjumlah 131,88 juta,” jelasnya merujuk pada Data BPS Juni 2018.

Ia turut mengatakan hasil Pemilu 2009 menunjukkan anggota perempuan DPR 18,03% dan pada Pemilu 2014 menurun menjadi 17,3%. Adapun persentase untuk anggota DPD masih lebih baik. Pada Pemilu 2009, perempuan yang berhasil duduk di lembaga perwakilan daerah ini mencapai 28,7%, meskipun pada Pemilu 2014 turun menjadi 25,7%. Data tersebut menunjukan bahwa cita-cita proporsi 30% perempuan di parlemen belum tercapai.

Hemas juga menyoroti persoalan yang dihadapi perempuan terkait ketidakadilan gender. Menurutnya, beban ganda dan ketergantungan perempuan secara ekonomi kepada laki-laki merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender yang menghambat perempuan untuk bergerak di ranah publik, termasuk marjinalisasi di bidang politik. Ia mencontohkan dalam penentuan nomor urut, perempuan caleg DPR yang memperoleh nomor urut 1 hanya sebanyak 19% atau 235 orang.

“Jauh sebelum menjadi anggota DPD, saya sudah berjuang dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, misal advokasi masyarakat pinggiran, disabilitas, anak perempuan yang mengalami kekerasan komunitas atau kelompok masyarakat tertentu yang mengalami kriminalisasi. Namun ketika menjabat anggota DPD perjuangan menjadi lebih efektif karena dapat terlibat secara langsung dalam pembuatan undang-undang maupun kebijakan,” kata Hemas.

Hemas mengatakan tidak ada demokrasi tanpa keterwakilan perempuan.

“Tidak ada kebijakan perspektif gender tanpa kehadiran perempuan di politik. Tiada kesetaraan gender tanpa kesungguhan semua pihak mendukung perempuan Indonesia untuk maju. Demokrasi pincang tanpa kehadiran perempuan sebagai penentu,” pungkasnya. (Uli)

INFORMASIKAN PADA SAHABAT: