Ide Singapura Di Sidang Umum PBB: Membantu Negara Kecil Lewat ‘Digitalisasi dan Pemulihan Covid-19’

FOTO: tribunnews.com/indolinear.com
Senin, 27 September 2021
loading...

Indolinear.com, Jakarta – Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan bahwa negaranya akan menjalankan program ‘transformasi digital dan pemulihan Covid-19’ pada 2022 hingga 2023 untuk membantu negara-negara kecil.

Pernyataan itu disampaikannya kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) di New York, Amerika Serikat (AS) pada Sabtu kemarin saat membahas mengenai strategi penanganan virus corona (Covid-19).

Dikutip dari Tribunnews.com (26/09/2021), program yang berada di bawah inisiatif yang disebut ‘FOSS for Good’ itu nantinya akan mencakup sejumlah tema meliputi transformasi digital, ekonomi digital, dan negara-negara cerdas.

Isu-isu seperti kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi dan transformasi pendidikan pun dapat dimasukkan.

Perlu diketahui, FOSS mengacu pada Forum Negara-Negara Kecil yang didirikan Singapura pada 1992 lalu sebagai platform informal bagi negara-negara kecil untuk membahas masalah-masalah yang menjadi perhatian bersama.

Forum tersebut saat ini memiliki 108 anggota di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Balakrishnan memang tengah berada di AS untuk menyampaikan pernyataan Singapura di UNGA, sebelum menuju ke Washington DC hingga Rabu mendatang untuk melakukan kunjungan kerjanya, di mana ia akan bertemu dengan pejabat senior dari pemerintahan Presiden AS Joe Biden dan anggota Kongres.

Melalui FOSS for Good, pejabat dari anggota FOSS dapat mengambil bagian dalam program eksekutif atau khusus untuk bertukar pengalaman, praktik terbaik, serta solusi untuk mengatasi tantangan bersama.

Program eksekutif yang ditargetkan untuk dilakukan pejabat senior ini, akan fokus pada kepemimpinan dan tata kelola, strategi dan kerangka kerja pembuatan kebijakan, serta bidang kebijakan interdisipliner lainnya.

Pejabat juga dapat melakukan diskusi interaktif dengan pemegang jabatan politik Singapura dan pemimpin layanan publik terkemuka.

Program eksekutif akan diadakan satu kali yakni selama periode 2022 hingga 2023.

Program yang disesuaikan dan ditargetkan pada pejabat tingkat menengah hingga senior ini akan fokus pada topik spesifik yang membahas mengenai kebutuhan dan tantangan pembangunan unik di negara-negara anggota FOSS.

Pembahasan akan diadakan dua hingga tiga kali dalam setahun.

FOSS for Good sejalan dengan seruan Singapura terkait kerangka kerja global untuk mengatasi tantangan atau memaksimalkan peluang terkait digitalisasi.

Kerangka kerja semacam itu juga diklaim dapat menutup kesenjangan digital diantara negara-negara.

Karena saat ini, 3,8 miliar orang di seluruh dunia masih ‘terputus’ secara digital.

“Dengan demikian, mereka tidak memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan penting lainnya di tengah pandemi. Tujuan program ini sederhana dan tunggal, bagaimana kita dapat meningkatkan kerja sama multilateral untuk memanfaatkan teknologi digital demi pembangunan berkelanjutan,” kata Balakrishnan, dalam pidato UNGA-nya.

Menurutnya, ada banyak opsi alternarif yang bisa dipilih terkait pengimplementasian program ini.

“Ada banyak jalan yang bisa kita ambil, usulan Sekjen (PBB) untuk digital compact global, atau mungkin konvensi baru PBB tentang transformasi digital untuk pembangunan berkelanjutan, atau kerangka norma dan prinsip (bisa menjadi pilihan),” jelas Balakrishnan.

Balakrishnan kemudian mengatakan bahwa ‘revolusi digital’ merupakan salah satu masalah yang dibahas di UNGA.

Rencana ini didukung munculnya ‘kecemasan yang cukup’ atas dampak pandemi terhadap pekerjaan, ekonomi dan hubungan antar negara.

“Sudah cukup banyak fokus untuk mencoba mengatasi kesenjangan digital. Bagaimana menggalang dan memobilisasi pembiayaan untuk infrastruktur digital, dan juga pertanyaan tentang keterampilan, pelatihan ulang, pendidikan sehingga orang memiliki kemampuan yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang yang muncul dari internet,” tegas Balakrishnan. (Uli)