Hamka Kady Menyampaikan Lima Masukan Bagi Panja Kebijakan TKDD RAPBN 2022

FOTO: lontar.id/indolinear.com
Selasa, 22 Juni 2021
loading...

Indolinear.com, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Hamka B Kady menyampaikan lima poin yang menjadi masukan penting dalam rapat Panja Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) RAPBN 2022. Di antaranya tentang perlu adanya quality control penggunaan dana TKDD yang dinilainya masih sangat lambat. Ia mengakui bahwa penggunaan anggaran di pemerintah daerah sangat lambat. Hal ini pun telah menjadi keluhan Presiden.

“(Anggaran) Masih tersimpan di Bank. Fakta setiap tahun yang kita hadapi, setiap tahun seperti itu, apalagi sampai bulan 12 (anggaran yang tersimpan) pasti masih tinggi. Yang saya sarankan di sini, apa sanksi yang bisa diberikan kepada pemerintah daerah terhadap metode penggunaan anggaran belanja daerah yang sengaja dilambatkan atau memang harus terlambat begitu,” ucap Hamka dalam rapat Panja TKDD Banggar DPR RI bersama pemerintah di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, dilansir dari Dpr.go.id (21/06/2021).

Yang kedua, sambung politisi Fraksi Partai Golkar tersebut, ada beberapa keluhan dari daerah terhadap Dana Bagi Hasil (DBH). Oleh karenanya ia meminta agar pemerintah dapat menjelaskan tentang cara perhitungan DBH itu secara transparan kepada daerah.  Hal lain yang juga menjadi catatan Hamka yakni mengenai Dana Aspirasi Anggota yang tertuang dalam Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang APBN.

“Mohon menjadi perhatian tersendiri dengan catatan bahwa apa yang diusulkan oleh Anggota itu tidak harus sinkron dengan program-program strategis daerah dan program nasional. Kenapa hal ini menjadi penting, karena kalau Musrembang itu dibawa mulai dari desa, kecamatan, keluhannya sudah masuk Musrembang tetapi belum dilaksanakan. Karena Musrembang tersebut hasilnya panjang sebab harus masuk Bappenas lagi. Ini menjadi perhatian kita supaya mengurangi sedikit disparitas anggaran yang terjadi,” tuturnya.

Terkait masalah pembiayaan, Hamka memahami persoalan disparitas anggaran pembangunan fisik daerah yang terjadi, karena Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditransfer kepada daerah itu sangat minim. “Saya mendukung, salah satunya yakni dengan memberikan space fiskal anggaran atau pinjaman kepada daerah-daerah. Poin masukan lainnya yakni, sering ada perbedaan petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, dan Kementerian Dalam Negeri terhadap penggunaan Dana Desa. Ini mungkin bisa disinkronkan supaya pelaksana di bawah itu bisa melaksanakannya secara baik,” pungkas Hamka. (Uli)