Google Indonesia Wajib Bayar Pajak Di Indonesia

FOTO: liputan6.com/indolinear.com
Senin, 29 Juni 2020
Nasional | Uploader Arif
KONTEN MILIK PIHAK KETIGA. BERISI PRODUK BARANG, KESEHATAN DAN BERAGAM OBAT KECANTIKAN. MARI JADI PENGGUNA INTERNET SEHAT DAN CERDAS DENGAN MEMILAH INFORMASI SESUAI KATEGORI, USIA DAN KEPERLUAN.
loading...

Indolinear.com, Jakarta – Google Indonesia diwajibkan membayar pajak di Indonesia. Demikian Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo memberi penjelasan soal kewajiban pajak dari perusahaan digital asal Amerika Serikat itu.

Sesuai dengan aturan yang berlaku, Suryo menyebut semua transaksi digital harus dikenai pajak, seperti halnya pajak transaksi komersial. Saat ini, perwakilan mereka yaitu Google Indonesia, telah terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) dan membayar pajak ke pemerintah Indonesia.

“Masalah pengawasan segala macam, kami ikuti ketentuan yang berlaku,” kata Suryo saat ditemui di acara Grow with Google di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2020, dilansir dari tempo.co.

Hanya saja terang Suryo, UU perpajakan di Indonesia saat ini baru mewajibkan pembayaran pajak bagi perusahaan yang memiliki kantor di Indonesia atau physical presence. Sehingga, Indonesia baru bisa menagih pajak dari kantor Google Indonesia yang ada di Jakarta. Saat ini, Google Indonesia telah membayar Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Sekarang kan aturan pajak masih physical presence, jadi kami kembali ke hukum pajak di Indonesia,” kata Suryo.
Namun dengan aturan itu, Indonesia belum bisa sepenuhnya menagih pajak transaksi digital dari Google Asia Pasifik yang berbasis di Singapura. Padahal, bisnis Google di Indonesia juga terkait dengan Google Asia Pasifik tersebut, yang nilainya lebih besar.

“Google ya, Google Indonesia, saya gak bicara terlalu dalam. Tapi yang jelas kalau aturan berlaku dia harus bayar pajak, ya dia harus bayar pajak ke Indonesia,” kata dia.

Meski begitu, pemerintah sudah mengusulkan perubahan aturan perpajakan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan. Pemerintah ingin mengubah aturan physical presence menjadi significant economic presence. Dengan begitu, pajak perusahaan digital asing seperti Google, bisa ditagih, sekalipun tidak memiliki kantor di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga telah menjelaskan situasi ini kepada DPR. Ia mengatakan saat ini seluruh negara tengah menghadapi kesulitan menarik pajak untuk perusahaan digital. Menurut dia, pembahasan pajak digital itu disampaikan negara-negara anggota G20 dalam pertemuan baru-baru ini di Jepang.

Dilansir dari cnnindonesia.com, Head of Corporate Communication Google untuk Indonesia, Jason Tedjasukmana mengklaim pihaknya telah membayar wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sedari awal mendirikan kantor perwakilan di Indonesia 2014 silam.

“Kita sudah bayar pajak, semenjak kita didirikan di Indonesia,” kata dia kepada awak media saat 2019 Year in Search Indonesia di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (20/12/2019) malam.

Lebih lanjut kata Jason, Google terus berupaya untuk menaati tiap peraturan yang berlaku di negara perwakilan dan melakukan komunikasi dengan semua instansi pemerintah.(red/fin/net)

Pernahkan dengar istilah anxiety disorder? Google mengumumkan telah meluncurkan alat penilaian anxiety disorder di Google Search. Klik disini untuk mengetahui ulasannya.

INFORMASIKAN PADA SAHABAT: