Gerindra DKI: Anies Tidak Meninggalkan Budaya Betawi Dalam Programnya

FOTO: detik.com/indolinear.com
Senin, 11 Maret 2019

Indolinear.com, Jakarta – Gerindra DKI Jakarta tak sependapat dengan Forum Betawi Rempug (FBR) soal program pro-pemberdayaan Betawi. Bagi Gerindra, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak meninggalkan program pelestarian budaya Betawi.

“Iya dong tentu (tak meninggalkan budaya Betawi). Saya lihat. Misal Pak Anies konsen terhadap pengembangan organisasi Bamus (Badan Musyawarah). Bamus diperhatikan sekali bantuannya. Dulu tertahan karena dualisme, kemudian selesai saat zaman Sandi (Sandiaga Uno masih menjadi wakil gubernur),” ucap Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif, dilansir dari Detik.com (10/03/2019).

Syarif menilai pekerjaan Anies tak hanya mengurusi masalah kebudayaan Betawi. Ada janji kampanye lain yang juga sama pentingnya untuk segera ditunaikan.

“Saya nggak setuju dong (disebut tak perhatikan budaya Betawi). Kurang lengkap mengatakannya karena ada prioritas yang sedang ditunaikan janji kampanye Pak Anies,” kata Syarif.

FBR meminta Pemprov DKI Jakarta segera membuat Pergub dari turunan Perda Nomor 4 Tahun 2015 soal pelestarian budaya. Syarif mengatakan salah satu pergubnya sudah dalam tahap pembahasan.

“Dari sekian yang disorot emang pergub kelanjutan Perda Pelestarian Betawi. Saya bisa memahami, tapi tidak bisa menerima, karena itu kan butuh proses. (Proses) Sudah di Biro Hukum, sedang dibahas di Biro Hukum dan Biro ORB,” kata Syarif.

Sebelumnya, saat menjatuhkan pilihan kepada capres Joko Widodo (Jokowi), FBR menyinggung program pemberdayaan budaya Betawi yang dianggap tak jalan saat kepemimpinan Anies. FBR menilai Anies belum menjalankan implementasi dari Pergub Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Kebudayaan Betawi.

“Tapi Anies-Sandi dua bulan dia menjabat gubernur, kami masyarakat Betawi memberi dia gelar ‘Abang Betawi’, namun sampai saat ini implementasi dari Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Kebudayaan Betawi itu terkesan setengah hati dia lakukan. Memang waktu kemarin dia mengangkat beberapa wali kota dari Betawi, tapi kita tidak bicara person-lah. Kita bicara sistem yang bisa mengakomodir semua kepentingan masyarakat Betawi,” jelas Ketua Umum FBR Lutfi Hakim.

“Perda itu masih perlu disempurnakan dengan beberapa pergub. Tapi itu tidak terealisasi hingga saat ini. Padahal Jokowi tidak pernah kita kasih gelar ‘Abang’. Anies-Sandi-lah yang kita kasih gelar ‘Abang Betawi’ tapi kepeduliannya kepada masyarakat Betawi itu masih setengah hati. Padahal ketika masyarakat Betawi memberi dia gelar ‘Abang’, itu merupakan komitmen dari masyarakat Betawi untuk terus mengawal dan mendukung program-program Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies-Sandi saat itu,” sambungnya. (Uli)