DPR RI: Penanganan Covid-19 Harus Jujur Dan Transparan

FOTO: republika.co.id/indolinear.com
Senin, 26 Juli 2021
loading...

Indolinear.com, Jakarta РKetua DPR RI, Puan Maharani, meminta seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah  jujur, dan transparan mengungkap data penanganan Covid-19. Dia juga meminta, agar koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus diperkokoh.

“Kepala daerah harus jujur dan transparan tentang data di daerahnya. Jangan demi dibilang berhasil menangani Covid-19 lalu data sesungguhnya di lapangan tidak dibuka ke publik bahkan tidak dikerjakan dengan benar,” kata Puan, dilansir dari Republika.co.id (25/07/2021).

Dia menuturkan, data yang jujur adalah fondasi untuk rakyat mau bersabar dan  mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah. Sekali saja dibaca bahwa data yang disodorkan pemerintah sekadar statistik yang diotak-atik, kata Puan, kredibilitas dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah akan terus dipertanyakan dan kebijakan-kebijakannya tak akan sepenuhnya diikuti.

“Jangan karena persoalan status zonasi merah, hitam, kuning, hijau lalu datanya yang sengaja dibuat tidak muncul atau sebaliknya dibesar-besarkan. Kepercayaan rakyat adalah taruhan yang besar, tergantung bagaimana penanganan di lapangan,” ucapnya.

Puan mengatakan, pemerintah daerah sekalipun seharusnya dapat berkontribusi lebih besar dalam penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Memperbanyak cakupan dan jangkauan tes Covid-19, seharusnya juga menjadi kesadaran dan kebutuhan bagi seluruh jajaran pemerintah.

Tidak hanya untuk memetakan persebaran wabah, tes ini menjadi semakin krusial pula untuk melihat efektivitas segala upaya yang telah dilakukan bersama dalam menangani pandemi Covid-19. “Refocusing anggaran di bidang kesehatan seharusnya bisa makin optimal untuk penanganan persoalan seperti ini,” ungkapnya.

Dia mendorong, pemerintah memenuhi rencana menjadikan testing, tracing, dan perawatan (treatment) sebagai satu rangkaian tak terpisah dalam penanganan Covid-19, sembari mengejar target minimal 70 persen populasi tervaksinasi.

“Pastikan obat tersedia. Pastikan terpenuhi kamar perawatan di rumah sakit dan fasilitas isolasi mandiri. Pastikan jumlah kasus harian tidak naik atau turun hanya karena jumlah tes dan pelacakan yang tidak jujur dan transparan,” tuturnya.

Puan menambahkan, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting juga, karena testing, tracing, dan treatment ini akan berjalan optimal ketika semua sumber daya pemerintah digunakan dengan efektif dan efisien. (Uli)