DPR Respons Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban APBN Tahun 2019

FOTO: medcom.id/indolinear.com
Jumat, 21 Agustus 2020
loading...

Indolinear.com, Jakarta – DPR menggelar Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang I Tahun 2020-2021. Agenda rapat kali ini ialah penyampaian pandangan fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

“Sesuai keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus (Badan Musyawarah) DPR pada 15 Juli 2020, acara rapat paripurna hari ini adalah penyampaian pandangan fraksi atas keterangan Pemerintah mengenai RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN 2019,” kata pimpinan rapat paripurna Rachmat Gobel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir dari Medcom.id (20/08/2020).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?Happy Inspire Confuse Sad

Politikus Partai NasDem itu menyebut 76 anggota DPR menghadiri rapat paripurna secara fisik di Gedung Kura-Kura. Sementara itu, 230 anggota mengikuti rapat secara virtual. Salah satunya Ketua DPR Puan Maharani.

Gobel mempersilakan masing-masing fraksi melalui perwakilannya membacakan pandangan terkait RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019. Fraksi PDI Perjuangan diberikan kesempatan pertama menyampaikan pandangan.

Hingga berita ini ditulis, penyampaian pandangan fraksi masih berlangsung.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2019 ke DPR. Dia menyerahkan RUU padarapat paripurna di DPR, Kamis, 16 Juli 2020.

Menurutnya, RUU telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, LKPP Tahun 2019 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (Uli)

INFORMASIKAN PADA SAHABAT: