DPR Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Di APBN 2018

FOTO: liputan6.com/indolinear.com
Rabu, 17 Juli 2019

Indolinear.com, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) laporan pertanggungjawaban pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara (APBN) tahun 2018.

Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah lebih dulu melaporkan beberapa pokok-pokok pencapaian pertumbuhan ekonomi 2018.

“Apakah RUU tentang pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2018 ini dapat disetujui?,” kata Pimpinan Rapat Paripurna, Utut Adiyanto di Ruang Sidang Paripurna DPR RI, Jakarta, dilansir dari Liputan6.com (16/07/2019).

Merespons pertanyaan Utut yang juga merupakan anggota Fraksi dari PDIP, seluruh peserta paripurna kompak menyerukan ‘setuju’.

Usai pernyataan itu, kemudian Utut yang memimpin jalannya sidang mengetok palu menandakan seluruh peserta atau anggota DPR menyetujui laporan pertanggungjawaban pemerintah dalam APBN 2018.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.

Di hadapan para anggota DPR, Sri Mulyani melaporkan beberapa pokok-pokok pencapaian pertumbuhan ekonomi 2018.

Dia menuturkan, pelaksanaan APBN 2018 menunjukan capain yang cukup baik. Ekonomi Indonesia mencapai 5,17 persen lebih tinggi dibandingkan capaian 2017 sebesar 5,07 persen.

“Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 merupakan pertumbuhan tertinggi selama 4 tahun terakhir,” kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta.

Sri Mulyani menyampaikan peningkatan pertumbuhan ekonimi 2018 tersebut turut ditopang oleh kondisi ekonomi makro yang juga berjalan kondusif.

Indikasi tersebut tercemin dengan tingkat inflasi pada 2018 yang terjaga sebesar 3,13 persen atau di bawah target inflasi ditetapkan pemerintah yakni 3,50 persen.

“Rendahnya tingkat inflasi tersebut turut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam menjaga harga energi domestik, terutama harga bahan bakar dan listrik yang berxampak pada terjaganya daya beli masyarakat,” ungkapnya. (Uli)

INDOLINEAR.TV