DPR Meminta APBN 2021 Jadi ‘Senjata’ Percepat Pemulihan Corona

FOTO: detik.com/indolinear.com
Selasa, 16 Juni 2020
KONTEN MILIK PIHAK KETIGA. BERISI PRODUK BARANG, KESEHATAN DAN BERAGAM OBAT REPRODUKSI. MARI JADI PENGGUNA INTERNET SEHAT DAN CERDAS DENGAN MEMILAH INFORMASI SESUAI KATEGORI, USIA DAN KEPERLUAN.
loading...

Indolinear.com, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani meminta rancangan APBN tahun 2021 bisa menjadi kebijakan fiskal yang mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial setelah terdampak pandemi Corona atau COVID-19.

Hal itu diungkapkannya saat sidang paripurna tentang pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2019-2020, Jakarta, dilansir dari Detik.com (15/06/2020).

“Serta menjadi momentum dalam melakukan berbagai reformasi kebijakan pembangunan sehingga dapat mempercepat kemajuan Indonesia di berbagai bidang,” kata Puan.

Pada rapat paripurna ini ada beberapa agenda yang dilaksanakan, salah satunya adalah mengenai pandangan fraksi-fraksi atas keterangan pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2021.

Puan menyebut, KEM-PPKF tahun 2021 merupakan landasan bagi pemerintah dan DPR dalam menyusun APBN. Menurut dia, dalam mendesain APBN tahun 2021 dilakukan dalam ketidakpastian akibat pandemi COVID-19 sehingga akan menimbulkan ruang antisipasi fiskal dari sisi pendapatan negara, belanja, maupun pembiayaan.Oleh karena itu, Puan menyampaikan KEM-PPKF harus mengantisipasi risiko ketidakpastian perkembangan pandemi Corona dan dampaknya. Tidak hanya itu KEM-PPKF mempertimbangkan juga kemampuan pendapatan negara, pengendalian defisit, kapasitas rasio utang, dan risiko beban utang yang akan memberikan tekanan ruang fiskal pada tahun-tahun mendatang.

“DPR dalam membahas KEM-PPKF kebijakan tahun 2021 akan mencermati dan memastikan agar kebijakan fiskal tahun 2021 dapat lebih efektif dalam menjalankan pembangunan nasional bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan diberbagai bidang,” katanya.

Puan mengatakan rapat paripurna kali itu juga ditandatangani oleh 309 anggota. Sebanyak 82 orang hadir langsung di ruang rapat paripurna, sedangkan sekitar 227 hadir secara virtual.

“Rapat di DPR dilaksanakan dengan tetap mengikuti waspada COVID-19 dan menerapkan protokol kesehatan,” ungkapnya. (Uli)

INFORMASIKAN PADA SAHABAT: