Disperkimta Tangsel Siapkan Sistem Online Pengelolaan Pemakaman

FOTO: Eksklusif Disperkimta Tangsel for indolinear.com

Indolinear.com, Tangsel – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan akan mengembangkan sistem pengelolaan makam secara online. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam perpanjangan atau pendaftaran kavling di TPU.

Ade Suprizal selaku Kepala Dinas Perkimta Tangsel, mengatakan, rencana pengembangan sistem online dalam bidang pemakaman adalah inovasi yang bertujuan untuk percepatan dalam bidang pelayanan.

Beberapa layanan yang menggunakan sistem online diantaranya adalah pemesanan kavling pemakaman, perpanjang izin penggunaan lahan untuk pemakaman hingga proses pendaftaran.

“Kita sedang siapkan dan semoga ini bisa segera diterapkan. Sebab saat ini segala kebutuhan dalam pelayanan bisa diakses secara online,” ujarnya saat kegiatan Forum OPD di Remaja Kuring, Serpong, Tangsel pada Kamis, 12 Maret 2020.

Selain itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan juga akan memberikan edukasi kepada pengelola makam dan masyarakat mengenai tata cara pemandian dan pemulasaran jenazah. Hal ini dirasakan penting sebagai informasi kepada masyarakat.

Sementara itu, terkait pembangunan TPU Sari Mulya, Ade Suprizal menegaskan jika pada tahun ini sedang dilakukan proses lelang untuk pembangunan fisik.

“Lanjutan dari tahun lalu, kita laksanakan lelang untuk pembangunan fisik pada tahun ini. Harapannya, dengan adanya TPU Sari Mulya maka lahan TPU yang terbatas akan teratasi. Apalagi tingkat kematian setahun mencapai 2.500 jiwa,” ujarnya.

Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany berharap, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan segera menyelesaikan target program yang tertuang dalam RPJMD.

Jika ada program yang belum tuntas sesuai dengan dalam RPJMD, maka harus dapat dituntaskan. “Ada dinas yang sudah memenuhi target capaian sesuai RPJMD. Saya minta kepada OPD yang saat ini untuk bisa melakukan evaluasi menyeluruh agar program yang dijalankan sesuai dengan RPJMD. Begitu juga aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam Musrenbang untuk dapat dimasukan dalam program kedepannya,” katanya.

Dijelaskannya, program yang sesuai RPJMD wajib diselesaikan oleh setiap OPD sebelum melakukan penambahan program lain diluar itu. OPD harus bisa melakukan evaluasi selama empat tahun terakhir sehingga diakhir masa jabatan Wali Kota, program yang dijalankan sesuai dengan RPJMD.(ADV)

INDOLINEAR.TV